KEBIJAKAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DARI LUAR DOMISILI BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 67 TAHUN 2017 DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH (Studi Implementasi di Desa Kebocoran, Desa Karangnangka, Desa Dawuhan Kulon dan Desa Windujaya Kecamatan Kedungbanteng)

YANALUL, FALAH (2024) KEBIJAKAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DARI LUAR DOMISILI BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 67 TAHUN 2017 DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH (Studi Implementasi di Desa Kebocoran, Desa Karangnangka, Desa Dawuhan Kulon dan Desa Windujaya Kecamatan Kedungbanteng). Skripsi thesis, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text SKRIPSI_YANALUL_FALAH_1917303064....pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa merupakan regulasi yang signifikan dalam konteks pemerintahan desa di Indonesia. Salah satu aspek penting yang diatur dalam Permendagri ini adalah pengangkatan perangkat desa dari luar domisili atau wilayah administratif desa tersebut. Kebijakan ini memungkinkan pemerintahan desa untuk merekrut calon perangkat desa yang tidak berasal dari wilayah setempat, dengan syarat syarat tertentu yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan pengangkatan perangkat desa dari luar Domisili berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan data yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak pemerintahan desa dan masyarakat desa setempat. Sumber lainnya yang digunakan adalah buku literasi, jurnal dan karya tulis lainnya yang berhubungan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan ini dihadapkan pada beberapa tantangan, seperti perluasan kriteria seleksi untuk memastikan calon perangkat desa yang terbaik, serta aspek sosial dan budaya terkait integritas calon dari luar wilayah. Namun kebijakan ini juga memberikan manfaat seperti menambah pengetahuan dan pengalaman di pemerintahan desa, serta potensi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa. Kebijakan ini dapat dilihat sebagai upaya untuk mencapai kemaslahatan. Dilihat dari kualitasnya, kebijakan ini termasuk dalam Maslahah Hajiyah atau tujuan sekunder.Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi kebijakan pengangkatan perangkat desa dari luar domsili berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 memerlukan pendekatan dan koordinasi antara pemerintah desa, pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Diperlukan langkah-langkah strategis seperti peningkatan pemahaman terhadap kebijakan, pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi perangkat desa untuk mencapai implementasi yang efektif dan berkelanjutan. Kata kunci: Permendagri Nomor 67 tahun 2017, perangkat desa, pengangkatan dari luar domisili

Actions (login required)

View Item