MELVYTA DIRGIANA PUTRI, 1522303018 (2020) “ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TENTANG HAK ASASI MANUSIA PERSPEKTIF ABDULLAH AHMED AN-NA’IM (StudiPutusanMahkamahKonstitusiNomor 20/PUU-XVII/2019 TentangPenggunaanSuratKeteranganDalamPemilihanUmum 2019)”. Skripsi thesis, IAIN.
Text
COVER_BAB I_BAB V_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text
SKRIPSI FULL MELVYTA.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) |
Abstract
Pemilu di Indonesia dilaksanakansetiap lima tahunsekaliyaituuntukmemilihanggota DPRD, DPD, PresidensertaWakilPresiden. SetiapakandilaksanakanPemilu, KPU menerbitkan UU Pemilu. UntukPemilutahun 2019, KPU mengeluarkan UU No. 7 tahun 2017 sebagailandasannya. Dimanadidalam UU tersebutdisinyalirterdapatPasal yangdapatmenghilangkanhakkonstitsionalwarganegarauntukmemilih, olehkarenaitudariberbagaipihakmengajukanuntukmelakukanJudicial Review UU tersebut. Judicial Review dilakukanuntukmenguji UU No. 7 tahun 2017 terhadap UUD 1945. Penyusunan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana analisis hukum hakimterhadap putusan MahkamahKonstitusiNomor 20/PUU-XVII/2019terkait diperbolehkannyaSuketsebagaipengganti KTP-el ditinjaudaripemikiran Abdullah Ahmed An-Na’imterkait HAM. Penelitianinitermasukdalampenelitianpustaka (library research), sehinggamengambildanmengolah data darisumber-sumberkepustakaansepertibuku-bukudanjurnal yang terkaitpenelitianini. Pendekatan yang digunakanpenulisdalampenelitianinimenggunakanpendekatanyuridisnormatif, dimanamengacukepadanorma-normahukum yang terdapatdalamperundang-undangandanputusan-putusanpengadilan. Sumberutamaatausumber primer dalampenelitianiniadalahputusanMahkamahKonstitusi No. 20/PUU-XVII/2019 yang akandidiskuiskanterkait HAM baiksecaraumummaupunberdasarkanpandangan Abdullah Ahmed An-Na’im. Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam Putusan MahkamahKonstitusiNomor20/PUU-XVII/2019 padaPasal 348 ayat (9) bertentangandengan UUD 1945, dansebagaisolusiataspermasalahaniniMajelismemutuskanbagisetiapwarganegara yang belummemiliki KTP-el dapatmengunakanSuketuntukdapatmemilih di TPS sesuaidengandomisili. Solusitersebutsesuaidenganpendapat Abdullah Ahmed An-Na’im, dimanamenurutnyaHAM merupakanhak yang harusdijunjungtinggidandilindungi, namunadabeberapahal yang dapatmembuathaktersebutharusdilanggarkarenaadanyasuatukondisitertentu.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | :PutusanMahkamahKonstitusi,KTP-el, Suket, HAM, Abdullah Ahmed An-Na’im |
Subjects: | 2x4. Fiqih > 2x4.6 Qada (Peradilan) |
Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Tata Negara Islam |
Depositing User: | ulfah rulli hastuti |
Date Deposited: | 19 Feb 2020 04:47 |
Last Modified: | 19 Feb 2020 04:47 |
URI: | http://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/6964 |
Actions (login required)
View Item |