IMPLEMENTASI SYIBHUL IDDAH DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK-HAK MANTAN ISTRI (Studi Kasus Perceraian Di Desa Sukajadi, Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis)

Herina, Afifah (2025) IMPLEMENTASI SYIBHUL IDDAH DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK-HAK MANTAN ISTRI (Studi Kasus Perceraian Di Desa Sukajadi, Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis). Skripsi thesis, UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri.

Preview

Text HERINA AFIFAH_IMPLEMENTASI SYIBHUL IDDAH DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK-HAK MANTAN ISTRI (STUDI KASUS PERCERAIAN DI DESA SUKAJADI, KECAMATAN PAMARICAN, KABUPATEN CIAMIS).pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Pada dasarnya, konsep ‘iddah merupakan ketentuan yang secara khusus diberlakukan bagi perempuan setelah terjadinya perceraian atau ditinggal wafat oleh suami. Namun, dalam perkembangannya, muncul konsep syibhul iddah yang secara simbolik memberlakukan masa tunggu juga bagi laki-laki dalam kondisi tertentu. Studi ini mengambil lokasi di Desa Sukajadi, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, dengan fokus pada bagaimana konsep ini diterapkan dalam praktik sosial. Syibhul iddah dipahami sebagai masa tunggu yang menyerupai ‘iddah, tetapi diberlakukan kepada laki-laki, misalnya ketika hendak menikahi saudara kandung mantan istri atau dalam praktik poligami setelah menceraikan salah satu dari empat istri. Konsep ini merujuk pada pandangan Wahbah al-Zuhaili dan telah mendapat perhatian melalui regulasi berupa Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P005/DJ.III/HK.00.7/10/2021. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode lapangan (field research), dengan teknik wawancara mendalam, observasi langsung, serta dokumentasi terhadap sejumlah duda dan janda di Desa Sukajadi. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan aspek efektivitas hukum, khususnya sejauh mana implementasi syibhul iddah mendukung penegakan perlindungan terhadap mantan istri pascaperceraian. Hal ini mencakup pemenuhan hak-hak seperti nafkah mut’ah, nafkah iddah, dan pemberian waktu untuk pemulihan emosional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun masyarakat belum sepenuhnya memahami konsep syibhul iddah secara terminologis, praktik yang serupa tetap dijalankan secara tidak langsung. Efektivitas hukum dari konsep ini belum optimal, terutama karena minimnya edukasi keagamaan, dan ketiadaan regulasi yang mengikat secara hukum positif. Namun demikian, syibhul iddah memiliki potensi besar sebagai instrumen hukum progresif dalam memperkuat perlindungan perempuan pascaperceraian di masyarakat muslim kontemporer.

Actions (login required)

View Item