ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN HUKUMAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Putusan No. 13/Pid.B/2023/PN Bnr)

Silvana, Amalia Putri (2025) ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN HUKUMAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Putusan No. 13/Pid.B/2023/PN Bnr). Skripsi thesis, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text Skripsi Silvana AP 13 HTN A.pdf Download (914kB) | Preview

Abstract

Penggelapan dalam jabatan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan demikian penggelapan dalam jabatan yang dimaksud dalam Putusan No. 13/Pid.B/2023/PN Bnr yaitu seorang yang menggunakan posisi jabatannya pada sebuah KSP untuk melakukan tindakan penggelapan uanh. Penelitian ini akan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dan tindak pidana tersebut menurut hukum islam. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (library research), sehingga mengambol dan mengolah data dari sumber-sumber kepustakaan seperti buku-buku dan jurnal yang terkait dengan penelitian ini. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) atau penelitian doktrinal. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah metode dokumentasi yakni data-data yang dikumpulkan dari sumber dokumen yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Dan analisis yang digunakan adalah teknik analisis isi (content analysis), yaitu suatu teknik dipergunakan dalam menganalisis terhadap isi suatu informasi secara tertulis yang bertujuan untuk menarik kesimpulan dari informasi yang dianalisis tersebut. Penelitian ini menunjukan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara didasarkan pada alat bukti dan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan dakwaan alternatif yaifu melanggar pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penggelapan dalam jabatan dan didakwa dengan dua dakwaan. Sedangkan, pada Hukum Pidana Islam penggelapan dalam jabatan memiliki arti perbuatan-perbuatan yang mendapat sanksi hukuman ta'zir. Kata kunci : Pertimbangan Hakim, Penggelapan dalam Jabatan, Tindak Pidana

Actions (login required)

View Item