PEMENUHAN HAK POLITIK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PURWOKERTO DALAM PEMILU PERSPEKTIF MAQAṢID ASY -SYARIAH

Aini, Awalia Rohmah (2025) PEMENUHAN HAK POLITIK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PURWOKERTO DALAM PEMILU PERSPEKTIF MAQAṢID ASY -SYARIAH. Skripsi thesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text Aini Awalia Rohmah_Pemenuhan Hak Politik Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto dalam Pemilu Perspektif Maqaṣid Asy -Syariah.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Pemenuhan hak politik narapidana dalam pemilihan umum di Indonesia diatur melalui beberapa Undang-Undang, terutama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, yang memberikan hak suara kepada semua warga negara termasuk narapidana. Selain itu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menekankan hak-hak narapidana, termasuk partisipasi dalam proses pemilihan umum. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mendukung hak politik setiap individu. Namun implementasi di lapangan sering kali menghadapi tantangan seperti halnya pemenuhan hak politik narapidana dalam pemilu tahun 2019 dan 2024 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto menjadi topik yang semakin relevan dalam konteks sosial dikarenakan adanya beberapa narapidana yang tidak melaksanakan hak pilihnya. Dalam penelitian ini untuk mengetahui pemenuhan hak politik serta partisipasi narapidana dalam proses pemilu dengan menggunakan perspektif maqaṣid asy-syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan metode pendekatan case approach. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pemenuhan hak politik narapidana dalam pemilihan umum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto telah terpenuhi sesuai dengan maqaṣid asy-syariah (tujuan hukum Islam) yang tercermin kemaslahatan umat. Menyalurkan hak politik untuk memilih merupakan bagian dari kebutuhan sekunder al-hajjiyah yang penting untuk memastikan narapidana merasa diakui sebagai bagian dari masyarakat, memberikan hak politik memilih kepada narapidana merupakan langkah untuk berkontribusi pada keadilan, reintegrasi sosial, dan stabilitas masyarakat. Jika pemenuhan hak politik memilih narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto diabaikan meskipun tidak mengancam keselamatan fisik narapidana secara langsung namun akan mengalami kesulitan yang membatasi hak politik mereka, mencederai keadilan dan persamaan hak dihadapan hukum. Namun dalam praktiknya, terdapat kendala administratif yang mengakibatkan beberapa narapidana tidak dapat melaksanakan hak pilihnya. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi antar lembaga yang lebih kuat dan berkelanjutan serta penambahan regulasi yang dapat mempermudah proses pendataan narapidana dalam daftar pemilih.

Actions (login required)

View Item