TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS KEPEMILIKAN LAHAN AKIBAT PERUBAHAN ALIRAN SUNGAI (Studi Kasus di Desa Mergasana Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga)

Sinta, Olivia (2025) TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS KEPEMILIKAN LAHAN AKIBAT PERUBAHAN ALIRAN SUNGAI (Studi Kasus di Desa Mergasana Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga). Skripsi thesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Preview

Text SINTA OLIVIA_TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS KEPEMILIKAN LAHAN AKIBAT PERUBAHAN ALIRAN SUNGAI.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Tanah di pinggir sungai yang digunakan secara turun-temurun untuk pertanian sering menimbulkan masalah kepemilikan, terutama akibat perubahan aliran sungai seperti banjir. Meskipun kepemilikan tanah diakui secara hukum melalui Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan oleh BPN, tanah yang timbul atau berubah akibat aliran sungai menjadi milik negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Penatagunaan tanah dan Nomor 38 Tahun 2011 Sungai. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai praktikikepemilikan ilahan iakibat iperubahan ialiran isungai idi Desa iMergasana Kecamatan iKertanegara iKabupaten iPurbalingga serta menganalisisnya berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yakni penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis empiris melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik pengambilan data yang digunakan oleh penulis adalah purposive sampling. Dimana penulis mengambil informan 5 orang pemilik lahan dengan kriteria tertentu, yakni: Memiliki surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT), memanfaatkan lahan kurun waktu 5 tahun, dan mata pencaharian Petani. Metode analisis data menggunakan penelitian hukum lapangan merupakan analisis kualitatif. Praktik status kepemilikan lahan akibat perubahan aliran sungai menyebabkan ketidakpastian status kepemilikan tanah di pinggir sungai, karena tanah yang terdampak beralih menjadi wilayah perairan yang dikuasai negara. Meskipun masyarakat sering mengelola tanah tersebut tanpa izin resmi, hal ini tidak mengubah status hukum tanah sebagai milik negara, namun berpotensi memicu sengketa. Dalam hukum Islam, kepemilikan sah jika sesuai dengan prinsip ihrazul mubahat dan tidak mengganggu fungsi umum sungai, sedangkan dalam hukum positif, tanah terdampak menjadi milik negara dan pengelolaannya diatur melalui prosedur BPN. Pengaturan yang jelas diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak masyarakat.

Actions (login required)

View Item