Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemungutan Retribusi Pedagang di Pasar Wage Purwokerto

Dyah, Muslikhatunnisa (2024) Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemungutan Retribusi Pedagang di Pasar Wage Purwokerto. Skripsi thesis, UIM Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text DYAH MUSLIKHATUNNISA-SKRIPSI[1]-1.pdf Download (6MB) | Preview

Abstract

Retribusi pasar adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada pedagang atau pelaku usaha yang beroperasi di pasar. Pungutan ini berfungsi sebagai imbalan atas penggunaan fasilitas pasar dan berbagai layanan yang telah disediakan oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik pemungutan retribusi pedagang di Pasar Wage Purwokerto dari sudut pandang hukum ekonomi syariah. Fokus utama penelitian ini adalah menilai kesesuaian antara pelaksanaan pemungutan retribusi dengan prinsip akad ijārah (sewa-menyewa) yang menjadi landasan hukum yang telah memenuhi rukun dan syarat akad ijārah. Hal ini terlihat dari adanya posisi yang jelas di antara pihak- pihak yang terlibat dalam pemungutan retribusi, di mana pedagang berperan sebagai penyewa (musta’jir), sedangkan petugas pasar bertindak sebagai pihak yang menyewakan kios, los, atau pelataran (mu’ājir). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) yang dilaksanakan di Pasar Wage Purwokerto. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh langsung di lapangan dan data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur, seperti buku atau catatan yang relevan dengan topik penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik pemungutan retribusi di Pasar Wage Purwokerto belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip akad ijārah (sewa-menyewa) dalam hukum ekonomi syariah. Ketidaksesuaian ini terlihat dari penghitungan retribusi yang tidak selalu didasarkan pada luas lapak yang disewa oleh pedagang, yang bertentangan dengan perjanjian dalam surat penempatan pedagang serta ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 19 Tahun 2011. Akibatnya, terdapat potensi ketidakadilan dalam transaksi antara pengelola pasar dan pedagang. Untuk memperbaiki praktik ini, diperlukan perubahan pada mekanisme pemungutan retribusi agar lebih sesuai dengan prinsip syariah, dengan menekankan keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Perubahan ini diharapkan dapat membangun hubungan yang lebih harmonis antara pedagang dan pengelola pasar serta mendukung terciptanya pengelolaan pasar yang lebih adil dan sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Kata Kunci: Retribusi, Hukum Ekonomi Syariah, Sewa Menyewa

Actions (login required)

View Item