PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM KASUS PEMBAKARAN LAHAN HUTAN PERSPEKTIF KEADILAN EKOLOGI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN.Blg)

Windha, Karunia Subroto (2024) PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM KASUS PEMBAKARAN LAHAN HUTAN PERSPEKTIF KEADILAN EKOLOGI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN.Blg). Skripsi thesis, UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Preview

Text WINDHA KARUNIA SUBROTO-PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM KASUS PEMBALAKAN LAHAN HUTAN PERSPEKTIF KEADILAN EKOLOGI.pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

Hutan merupakan sumber daya alam yang harus dijaga akan kelestariannya. Kewajiban menjaga lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab badan terkait lingkungan hidup melainkan kewajiban bagi semua individu. Maka, jika ditemukan individu yang melakukan upaya merusak hutan harus ditindak hukum secara tegas yaitu dengan pidana penjara minimal 3 tahun. Namun berbeda dengan Putusan Pengadilan Negeri Balige yang hanya menjatuhkan hukuman hanya pidana percobaan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam kasus pembakaran lahan hutan perspektif keadilan ekologi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN.Blg). Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (library research) dan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif. Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu content analysis. Fokus utama dari penelitian ini adalah menganalisis bagaimana pertimbangan hukum hakim perspektif keadilan ekologi dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN.Blg serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Kasus Pembakaran Lahan Hutan Perspektif Keadilan Ekologi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 194/Pid.B/Lh/2021/Pn.Blg), dalam penegakannya menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dalam Undang-Undang ini, sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana pembakaran lahan hutan ialah pidana penjara minimal 3 tahun. Namun dalam putusannya, Hakim hanya menjatuhkan hukuman pidana percobaan. Jika dilihat dari hukuman yang dijatuhkan, Hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak menggunakan asas in dubio pro natura melainkan hanya mementingkan kepentingan terdakwa. Sehingga dari sisi lingkungan tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa. Sehingga keadilan ekologi tidak terpenuhi.

Actions (login required)

View Item