DENDA SEBAGAI BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ATAS TINDAKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR:117/PID.SUS/2021/PT BTN)

Zahra, Baithi Ramadhani (2024) DENDA SEBAGAI BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ATAS TINDAKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR:117/PID.SUS/2021/PT BTN). Skripsi thesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text ZAHRA BAITHI RAMADHANI_Denda Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Tindakan Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Kasus Putusan Nomor117Pid.Sus2021PT BTN) .pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Banyak kasus perusakan serta pencemaran lingkungan oleh korporasi, untuk kasus pencemaran dan pembuangan limbah B3 itu sendiri masuk pada kategori pidana. Dimana pada UU No 32 Tahun 2009 berdasarkan Pasal 60 jo. Pasal 104 bahwa “Pencemar yang melakukan dumping limbah dan/bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin dan tidak melakukan pengelolaan limbah B3 dikenakan sanksi pidana”. Walaupun banyak kasus korporasi yang masuk kedalam hukum pidana, namun hal tersebut tak serta merta menghilangkan kewajiban perdata yaitu membayar denda atau membayar ganti kerugian lingkungan hidup. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini tertarik untuk menganalisis lebih lanjut tentang pertanggungjawaban korporasi yang ada di pada Putusan Nomor:117/Pid.Sus/2021/PT BTN dengan menggunakan analisis asas polluter pays principle (pencemar membayar). Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research), untuk mencari kaidah, asas, dan doktrin hukum serta menganalisis kejadian�kejadian yang relevan dengan penelitian ini, penelitian hukum normatif semacam ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber hukum primer berupa UUPPLH No.32/2009, UUD 1945, serta Putusan Pengadilan Nomor:117/Pid.Sus/2021/PT BTN dan sumber hukum sekunder berupa buku-buku, catatan-catatan ataupun arsip-arsip yang berkontribusi terhadap kumpulan pengetahuan. Penulis kemudian menggunakan metode pengumpulan data dari tinjauan pustaka yang lebih banyak mengacu pada peraturan dan ketetapan. Setelah itu, metodologi kualitatif digunakan untuk menganalisis data. Hasil penelitian menunjukan analisisnya Putusan No: 117/Pid.Sus/2021/PT BTN hakim tidak menjatuhkan pidana penjara kepada korporasi tersebut. Akan tetapi, hakim menggunakan pertimbangan hukum pada Pasal 104 jo. Pasal 60 jo. Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dalam hal ini sesuai pada asas polluter pays principle yakni pencemar harus membayar ganti kerugian kepada yang dirugikan (Right of Deffence) serta pemulihan lingkungan hidup (Right of Performance) agar tidak terjadinya pencemaran lagi. Hakim dalam putusannya menilai bahwa sanksi denda tersebut dinilai lebih bermanfaat.

Actions (login required)

View Item