ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TEHADAP PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (Studi Putusan No. 155/Pdt.P/2023/PN.JKT.PST.)

Sri, Asih Mujianti (2024) ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TEHADAP PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (Studi Putusan No. 155/Pdt.P/2023/PN.JKT.PST.). Skripsi thesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text SRI ASIH MUJIANTI-SKRIPSI FINAL.pdf Download (832kB) | Preview

Abstract

Perkawinan beda agama di Indonesia masih menjadi polemik dan perbincangan di semua kalangan. Isu perkawinan beda agama kembali menghangat pasca keluarnya penetapan majelis hakim Pengadilan Jakarta Pusat pada Nomor. 155/Pdt.P/2023/PN.JKT.PST. yang dalam penetapannya majelis hakim menganggap perkawinan para pemohon sudah memenuhi syarat dan dapat dicatatkan ke DINDUKCAPIL. Dari semua kasus perkawinan beda agama yang telah ada di Indonesia dan sudah mendapatkan penetapan dari majelis hakim terdapat dua pandangan dan penetapan, ada Pengadilan Negeri yang mengabulkan dan menolak. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pertimbangan hakim yang mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama terutama pada putusan No. 155/Pdt.P/2023/PN.JKT.PST yang ditinjau dari perspektif yuridis dan sadd al-żarī’ah. Jenis penelitian yang digunakan adalah Library research yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan memperoleh data dengan mempelajari buku-buku dan meneliti karya-karya yang terkait dengan pengesahan dan pencatatan perkawinan beda agama. pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan No. 155/Pdt.P/2023/PN.JKT.PST. sedangkan sumber data sekunder yang digunakan adalah berupa dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal, skripsi, internet, dan hasil penelitian yang sudah ada yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini menyimpulkan dua hal, Pertama, bahwa pertimbangan hakim pada penetapan perkara No. 155/Pdt.P/2023/PN.JKT.PST. kurang efektif jika dilihat dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam karena lebih banyak menimbulkan mafsadat ketimbang maṣlaḥah itu sendiri. Kedua, pertimbangan hakim jika ditinjau dari sadd al-żarī’ah maka pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan para pemohon untuk dicatatkan perkawinannya kurang tepat karena dari segi hukum sadd al-żarī’ah sendiri menetapkan bahwa perkara yang telah disepakati para ulama terkait larangannya tidak dapat dibenarkan meskipun hal tersebut mengandung unsur mafsadat sekaligus unsur maṣlaḥah dalam penetapan 155/Pdt.P/2023/PN.JKT.PST.

Actions (login required)

View Item