PERAN DAN WEWENANG BAWASLU DALAM MEWUJUDKAN NETRALITAS ASN PADA PILKADA SERENTAK 2024 DI KABUPATEN PURBALINGGA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Diana Findhi, Hastuti (2024) PERAN DAN WEWENANG BAWASLU DALAM MEWUJUDKAN NETRALITAS ASN PADA PILKADA SERENTAK 2024 DI KABUPATEN PURBALINGGA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Skripsi thesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Preview

Text DIANA FINDHI HASTUTI - PERAN DAN WEWENANG BAWASLU DALAM MEWUJUDKAN NETRALITAS ASN PADA PILKADA SERENTAK 2024 DI KABUPATEN PURBALINGGA PERSPEKTIF FIQ}}H} SIYASAH.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Pelanggaran netralitas ASN merupakan pelanggaran yang masih marak terjadi di setiap pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia. Apalagi di wilayah daerah, hal ini terjadi di Kabupaten Purbalingga dimana menjadi daerah dengan angka pelanggaran netralitas ASN tertinggi di Indonesia pada Pilkada 2020. Bagaimana peran dan wewenang Bawaslu Kabupaten Purbalingga dalam mewujudkan netralitas ASN pada Pilkada Serentak 2024 dan tinjauannya dalam perspektif Fiq}h} Siya>sah? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan meninjau bagaimana peran dan wewenang Bawaslu Kabupaten Purbalingga dalam mewujudkan netralitas ASN pada Pilkada Serentak 2024 perspektif Fiq}h} Siya>sah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yakni mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini. Dalam penelitian ini penulis melakukan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang relevan yakni dari hasil wawancara kepada anggota Bawaslu Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penelitian ini peran dan wewenang Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada Serentak 2024 untuk mewujudkan Netralitas ASN yakni melakukan sosialisasi tentang netralitas ASN, melakukan kampanye dan mengedukasi melalui media sosial serta mengirimkan himbauan kepada berbagai pihak. Selain itu, Bawaslu juga melibatkan pengawasan partisipatif dari Masyarakat. Apabila ditinjau dari Fiq}h} Siya>sah sudah dapat dibenarkan dengan prinsip-prinsip Fiq}h} Siya>sah yaitu prinsip kebebasan, musyawarah, Al-Muraqabah wa al-taqwim, kekuasaan sebagai Amanah, Amar Ma’ruf Nahi Munkar dan Prinsip Tasharruf al-imam ‘ala al-ra’iyyati mannutun bi al-maslahah. Bawaslu berupaya untuk mengoptimalkan pengawasan dan pencegahan untuk membentengi praktik politik kotor dan menghindarkan kemungkaran agar tercipta kemaslahatan bersama.

Actions (login required)

View Item