PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Andika Hari, Prasetyo (2024) PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH. Skripsi thesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text Andika Hari Prasetyo_Pergeseran Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Perspektif Siyasah Dusturiyah.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja memberikan dampak pada implementasi daerah otonom, karena dalam ketentuannya, undang-undang tersebut mengalami perubahan yang secara langsung berkaitan dengan aspek otonomi oaerah dinilai sebagai langkah yang mengurangi kewenangan Pemerintah Daerah, Salah satu peraturan yang terpengaruh oleh disahkan Undang-Undang Cipta Kerja adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Undang-Undang Cipta Kerja Memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah pusat dalam urusan penataan ruang secara signifikan membatasi wewenang pemerintah daerah di bidang tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak pergeseran kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tata ruang pasca disahkanya Undang-Undang Cipta Kerja dilihat dari perspektif Siyasah Dusturiyah Penelitian ini merupakan jenis penelitian library research (penelitian pustaka) karena dihadapkan dengan data atau teks yang sudah tersedia seperti buku-buku atau jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. sumber data primer yang digunakan adalah Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang tata ruang, dilengakapi dengan data sekunder sebagai data tambahan yang ada kaitannya dengan data primer. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan metode pengumpulan data berupa dokumentasi. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah teknik analisis content analysis. Perubahan wewenang dalam pengelolaan tata ruang tidak sejalan dengan prinsip desentralisasi atau otonomi daerah, kewenangan pemerintah daerah dalam penataan ruang yang ditarik oleh pemerintah pusat sangat kental dengan nuansa sentralisasi tentunya tidak sesuai dengan konsep siyasah dusturiyah al-saltah al-tanfiziyyah dimana di masa Rasul dan khulafaurrasyidīn, kepala daerah memiliki kekuasaan otonom dalam penataan ruang.

Actions (login required)

View Item