Konflik Dualisme Partai Demokrat Ditinjau Dalam Fikih Siyasah Representasi Teori Syuro

Hegar Bintang, Devanata (2024) Konflik Dualisme Partai Demokrat Ditinjau Dalam Fikih Siyasah Representasi Teori Syuro. Skripsi thesis, UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Preview

Text Hegar Bintang Devanata_Konflil Dualisme Partai Demokrat Ditinjau Dalam Fiqih Siyasah Representasi Teori Syuro.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Dualisme merupakan sebuah peristiwa dimana terjadinya perbedaan ideologi di suatu badan litigasi atau perbedaan cara berpikir, tentunya akan menimbulkan pro dan kontra di lembaga partai politik. Visi dan Misi tentunya menjadi sebuah tujuan bersama di lembaga parpol dimana untuk menjunjung sistem demokrasi yang ada di Indonesia dan menjalankan roda terdepan untuk kemajuan bangsa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang berjenis penelitian normatif yuridis serta menggunakan satu pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode issue, rule, analysis/application, conclusion (IRAC). Peraturan yang digunakan dalam menganalisis isu hukum adalah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Peraturan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020, Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Nomor: 150/G/2021/PTUN-JKT. Tinjauan Fiqih Siyasah Representasi Teori Syuro kasus partai demokrat ini ialah dualisme tetapi dalam kronologi dualisme Partai Demokrat penyelesaian kasus ini tidak sesuai dengan prosedur perundang-undangan karena tidak melalui Mahkamah Partai Demokrat. Dalam Fiqih Siyasah Dualisme Partai Demokrat tidak secara rinci diakomodasi, adapun penyelesaian sengketa ini adalah dengan mengacu pada prinsip musyawarah dan kaidah bahwa putusan hakim menyelesaikan perselisihan. Adapun prosedur penyelesaian dualisme partai politik yang diatur Undang-Undang dan AD/ART partai demokrat tidak sesuai dengan prinsip Fiqih Siyasah dengan menggunakan prinsip musyawarah melalui Mahkamah Partai Politik.

Actions (login required)

View Item