PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL MANTAN TERPIDANA KORUPSI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang No. 43/G/2019/PTUN.SRG)

Alifah, Nur Imaniah (2024) PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL MANTAN TERPIDANA KORUPSI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang No. 43/G/2019/PTUN.SRG). Skripsi thesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Preview

Text Alifah Nur Imaniah_ PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL MANTAN TERPIDANA KORUPSI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang No. 43_G_2019_PTUN.SRG).pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Sengketa Tata Usaha Negara yang terjadi antara Walikota Tangerang Selatan dengan seorang Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang berhubungan dengan jabatan. Hal ini sesuai dengan penjelasan sebagaimana dalam Undang- Undang ASN dan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen PNS, bahwa PNS yang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang berhubungan dengan jabatan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus segera diberhentikan tidak dengan hormat. Tetapi dalam putusan PTUN No. 43/G/2019/PTUN.SRG ini, Majelis Hakim justru mengabulkan gugatan penggugat dengan menyatakan batal serta tidak sah Surat Keputusan Pemberhentiannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hakim pada putusan PTUN No. 43/G/2019/PTUN.SRG, dan pemberhentian tidak dengan hormat PNS yang dilakukan Walikota Tangerang Selatan pada putusan PTUN No. 43/G/2019/PTUN.SRG perspektif Siya>sah Dustu>riyah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan penelitiannya ialah pendekatan kasus (case approach) dengan menelaah kasus pemberhentian terhadap PNS pada putusan PTUN Serang yang telah inkrah. Metode yang digunakan adalah metode content analysis. Sumber data primer yang digunakan adalah putusan PTUN Nomor: 43/G/2019/PTUN.SRG, Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, dan Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang ASN. Hasil penelitian ini menunjukan bahwasanya Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan menyatakan batal dan mewajibkan Walikota Tangerang Selatan untuk mencabut Surat Keputusan yang diterbitkan karena terdapat asas retroaktif, yang mana hal itu bertentangan dengan Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, serta asas kepastian hukum. Kemudian dalam perspektif siya>sah dustu>riyah, pertimbangan hakim pada putusan PTUN No. 43/G/2019/PTUN.SRG tentang pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang pernah terbukti melakukan tindak pidana korupsi adalah dinilai sesuai atau sejalan dengan prinsip keadilan dan prinsip persamaan (musa>wah). Kata Kunci : Pegawai Negeri Sipil, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Siya>sah Dustu>riyah

Actions (login required)

View Item