RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN AKTA CERAI (Studi Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1331/Pdt.G/2023/PA.PBG)

Aktsa, Fatharani (2024) RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN AKTA CERAI (Studi Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1331/Pdt.G/2023/PA.PBG). Skripsi thesis, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Preview

Text 12 Juli 2024 AKTSA FATHARANI-SKRIPSI.pdf Download (6MB) | Preview

Abstract

Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 Pasal 22 menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Untuk perkawinan yang tidak memenuhi syarat tidak dengan sendirinya menjadi batal, melainkan harus diputus oleh pengadilan sesuai dengan PP nomor 9 tahun 1975. Dalam kasus yang terjadi di pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg hakim telah melakukan pembatalan perkawinan dikarenakan akta cerai telah dipalsukan oleh pihak suami yang terdahulu tanpa sepengetahuan istri. Sehingga pihak istri yang telah menikah lagi harus dibatalkan perkawinanya karena secara hukum masih terikat dengan perkawinan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan (ratio decidendi) hakim dalam memutus perkara No. 1331/Pdt.G/2023PA.Pbg serta untuk mengetahui akibat hukumnya ditinjau dari hukum positif. Metodologi yang digunakan adalah metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan kasus (case approach). Metode analisa data dengan pendekatan kualitatif yang berpedoman pada Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan analisis penelitian dapat disimpulkan bahwa putusan perkara nomor 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg, sebagai ratio decidendi hakim telah mendasarkan pertimbangan hukumnya pada akta cerai palsu sebagai fakta hukum. Namun dalam pertimbangannya, hakim tidak menilai lebih lanjut seperti kemungkinan terjadinya dukhul. Akibat hukum yang timbul dari pembatalan perkawinan bagi suami istri pada perkara tersebut yaitu perkawinan menjadi putus sehingga hubungan suami istri di antara keduanya menjadi tidak sah dan bagi para pihak yang dibatalkan perkawinannya statusnya kembali seperti keadaan semula sebelum terjadi perkawinan karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Kata Kunci : Ratio Decidendi, Pembatalan Perkawinan, Akta Cerai

Actions (login required)

View Item