Penentuan Harta Bersama dan Pemenuhan Hak Anak Dalam Perkawinan Campuran (studi kasus perkawinan campuran di Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap)

Novit, Fransiska Hanuf (2024) Penentuan Harta Bersama dan Pemenuhan Hak Anak Dalam Perkawinan Campuran (studi kasus perkawinan campuran di Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap). Skripsi thesis, UIN Prof. K.H Saiffudin Zuhri.

Preview

Text Novit Fransiska Hanuf_Penentuan Harta Bersama dan Pemenuhan Hak anak Dalam Perkawinan Campuran (Studi Kasus Perkawinan Campuran di Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang biasa terjadi dalam lingkup dekat, namun karena cepatnya akses teknologi dan informasi pada zaman sekarang banyak terjadi perkawinan antar negara atau perkawinan beda kewarganegaraan yang menurut Undang-Undang Perkawinan disebut dengan perkawinan campuran. Berlatar belakang perbedaan negara, akan menciptakan masalah Hukum Perdata Internasional yang salah satunya adalah harta benda, hal ini akan menyebabkan terjadinya pencampuran harta ketika tidak adanya perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan menjadi penting bagi perkawinan campuran yaitu dijadikan sebagai upaya perlindungan aset WNI karena ketika terjadi perceraian diantara mereka rawan terjadinya permasalahan mengenai harta. Dengan urgensi tersebut penelitian ini bertujuan menganalisis penentuan harta bersama dalam perkawinan campuran di Kecamatan Sampang serta pemenuhan hak-hak anak dalam memperoleh hak sipil memperoleh status kewarganegaraan dan hak memperoleh nafkah lahir dan batin. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yakni penelitian berdasarkan fenomena nyata di suatu tempat. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap yang terdapat pasangan perkawinan campuran di beberapa desanya. Sumber data primer dalam penelitian ini ialah wawancara sedangkan sumber sekunder ialah buku, jurnal, skripsi serta sumber lain yang dibutuhkan dalam skripsi ini. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Metode analsis yang digunakan adalah metode reduksi data, verifikasi data dan pengambilan kesimpulan Hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwasannya pasangan perkawinan campuran di Kecamatan Sampang tidak ada yang membuat perjanjian perkawinan, mereka menentukan harta dalam perkawinan sebagai harta bersama tanpa adanya pemisahan karena mereka condong tidak mengetahui pentingnya perjanjian perkawinan dalam perkawinan mereka bahkan sebagian mereka tidak mengetahui fungsi perjanjian perkawinan itu sendiri. Hak-hak anak dalam perkawinan campuran terpenuhi dengan baik dalam aspek nafkah, pendidikan, pemeliharaan dan sipil. Dalam UU No 12 Tahun 2006 Tentang kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran mendapatkan kewarganegaraan ganda sebagai akibat perkawinan orang tuanya sampai ia berusia 18 Tahun.

Actions (login required)

View Item