KEBIJAKAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS FISIK PADA JALAN KALIMANTAN KABUPATEN CILACAP PERSPEKTIF MAṢLAḤAḤ (Studi Terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Cilacap)

Fabilla, Prihastomo (2025) KEBIJAKAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS FISIK PADA JALAN KALIMANTAN KABUPATEN CILACAP PERSPEKTIF MAṢLAḤAḤ (Studi Terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Cilacap). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text SKRIPSI_FABILLA_PRIHASTOMO_214110303076.pdf Download (4MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Permasalahan aksesibilitas ruang publik bagi penyandang disabilitas masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan kebijakan daerah, termasuk di Kabupaten Cilacap. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya penyediaan alat perlengkapan jalan yang ramah disabilitas di Jalan Kalimantan, yang merupakan salah satu koridor vital aktivitas masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan penyediaan perlengkapan jalan bagi penyandang disabilitas fisik dalam perspektif hukum Islam, khususnya melalui pendekatan Maṣlaḥaḥ, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum administrasi negara dan asas aksesibilitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara terhadap pihak Dinas Perhubungan, Bagian Hukum Sekda Cilacap, serta komunitas disabilitas. Data sekunder diperoleh dari literatur, dokumen hukum, dan regulasi teknis. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan pendekatan teoritik kebijakan publik, hukum administrasi negara, dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas jalan seperti ramp, guiding block, dan marka aksesibilitas belum tersedia sesuai standar. Implementasi Perda No. 6 Tahun 2018 belum berjalan efektif, meskipun secara normatif telah memuat ketentuan aksesibilitas. Kesenjangan antara peraturan dan praktik mengakibatkan terabaikannya asas kemaslahatan dan hak dasar penyandang disabilitas. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi lintas sektor dan partisipasi kelompok disabilitas dalam perencanaan kebijakan publik yang lebih inklusif. Kata Kunci: Kebijakan Publik, Perda, Disabilitas Fisik, Aksesibilitas, Maṣlaḥaḥ.

Actions (login required)

View Item