IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN PURBALINGGA NO. 47 TAHUN 2019 PERSPEKTIF MASLAHAH

DWI, YUNI INDAH WULANDARI (2022) IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN PURBALINGGA NO. 47 TAHUN 2019 PERSPEKTIF MASLAHAH. Skripsi thesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

Preview	Text COVER_Bab I_Bab V_Daftar Pustaka.pdf Download (4MB) | Preview
Preview	Text DWI YUNI INDAH WULANDARI_IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN PURBALINGGA NO. 47 TAHUN 2019 PERSPEKTIF MASLAHAH.pdf Download (16MB) | Preview

Abstract

Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga No. 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Bantuan Sosial Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 merupakan program Pemerintah Daerah untuk memperbaiki kondisi rumah yang tidak layak huni guna tercapainya kesejahteraan sosial. Mengingat Kabupaten Purbalingga memiliki problematika kesejahteraan sosial penduduk yang belum sepenuhnya teratasi. Tercatat bahwa Kabupaten Purbalingga menempati urutan lima dengan angka kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah dan rengking pertama di Eks-Keresidenan Banyumas. Sehubung dengan hal tersebut maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran pemerintah dan masyarakat dalam merealisasikan program rehabilitasi rumah tidak layak huni dengan menggunakan prespektif maslahah sebagai pisau analisis. Penelitian ini merupkan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis sosiologis dan teknik pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, wawancara serta dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan metode reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2019 telah berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga No. 47 Tahun 2019. Hal ini berdasarkan hasil penelitian bahwa komunikasi yang berjalan dengan baik dan transparan antara badan pelaksana dengan masyarakat, ketersediaan sumber daya yang telah secara optimal menunjang pelaksanaan, disposisi pelaksana dan struktur birokrasi telah sesuai prosedur operasional sehingga pelaksanaan implementasi program ini berjalan dengan baik dan tidak terjadi ketimpangan tugas. Kemudian kemaslahatan dan kebaikan yang terkandung pada program ini telah dirasakan oleh masyarakat penerima di Kabupaten Purbalingga sesuai dengan ajaran Islam terkait peningkatan mutu kehidupan dan penghidupan yang baik sehingga menjadi terpenuhinya mas}lah}ah d{aru>riyyah.

Actions (login required)

View Item