REKONSEPTUALISASI GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI ERA REFORMASI (Relevansi Kewenangan Ahlu al-Halli WA al-‘Aqdi)

Ayub Rizki, Saputra (2021) REKONSEPTUALISASI GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI ERA REFORMASI (Relevansi Kewenangan Ahlu al-Halli WA al-‘Aqdi). Skripsi thesis, IAIN Purwokerto.

Preview	Text Cover_Bab I_Bab V_Daftar Pustaka.pdf Download (2MB) | Preview
Preview	Text AYUB RIZKI SAPUTRA_REKONSEPTUALISASI GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI ERA REFORMASI (Relevansi Kewenangan Ahlu al-Halli WA al-‘Aqdi).pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Garis-Garis Besar Haluan Negara merupakan suatu pola kebijaksanaan yang tersusun secara sistematis, spesifik, terencana yang telah tergantikan oleh Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Namun setelah berlakunya SPPN menghilangkan norma dasar yang terdapat pada UUD 1945. Sehingga dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontekstualisasi penerapan GBHN kemudian merekonseptualisasikannya sebagai pedoman pembangunan negara serta merelevansikannya dengan kewenangan ahlu al-h}alli wa al-‘aqdi. Jenis penelitian ini adalah penelitian library research dengan menggunakan pendekatan normatif-filosofis-sosilogis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, mengategorikan sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Data yang penulis dapatkan akan dianalisis dengan merelevansikan kewenangan ahlu al-h}alli wa al-‘aqdi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GBHN yang tertulis pada UUD 1945 merupakan turunan dari nilai-nilai pancasila sebagai norma dasar yang menjadi pedoman kehidupan bangsa dan negara berbeda dengan UU SPPN yang lebih condong kepada kepentingan politik yang pragmatis. Internalisasi nilai-nilai pancasila yag dituangkan pada GBHN menjadi sarana pedoman pembangunan negara yang berkelanjutan memuat rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana jangka pendek, serta memuat pertanggungjawaban Presiden dalam bentuk moral. Prinsip musyawarah yang terdapat pada ahlu al-halli wa al-‘aqdi untuk merumuskan kebijakan negara yang berpedoman pada syara’ sejalan dengan MPR dalam merumuskan dan menetapkan GBHN sebagai pedoman pembangunan negara menggunakan prinsip musyawarah yang terkandung pada nilai-nilai pancasila.

Actions (login required)

View Item