PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN JASMANI (Studi Putusan PA Purbalingga Nomor: 1531/Pdt.G/2013/PA.Pbg)

Eva Lutfiati Khasanah NIM. 1223201014, NIM. 1223201014 (2016) PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN JASMANI (Studi Putusan PA Purbalingga Nomor: 1531/Pdt.G/2013/PA.Pbg). Skripsi thesis, IAIN Purwokerto.

Preview	Text COVER_DAFTAR ISI_BAB I_BAB V_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (870kB) | Preview
	Text EVA LUTFIATI KHASANAH_PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN JASMANI.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Latar belakang penelitian ini muncul dari kenyataan bahwa semakin berkembangnya pendidikan dan teknologi maka tindak kekerasanpun semakin banyak. Salah satunya adalah tindak kekerasan Jasmani yang dilakukan oleh suami kepada isterinya, hingga menyebabkan perceraian diantara keduanya. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah mengatur bahwa seseorang dilarang melakukan tindak kekerasan. Oleh karena itu penulis mengambil rumusan masalah yaitu bagaimana legal reasoning Hakim dalam pengambilan putusan PA Purbalingga Nomor:1531/Pdt.G/2013/PA.Pbg. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakanpendekatan yuridis normatif, pengumpulan data yang peneliti lakukan berupa dokumen atau berkas atas persidangan dengan Nomor: 1531/Pdt.G/2013/PA.Purbalingga yang berhubungan dengan penelitian. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis isi (content analisys). Adapun hasil dari penelitian ini adalah Kekerasan Jasmani Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan PA Purbalingga Nomor 1531/Pdt.G/2013/PA.Pbg), di dalam Pengadilan Agama Purbalingga Majelis Hakim sama sekali tidak mengaitkan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, padahal dalam hal kekerasan telah diatur secara jelas di dalam Undang-undang tersebut. Tidak adanya legal reasoning Hakim dalam KDRT itu karena lebih sulitnya pada pembuktian, karena Penggugat dalam memberikan alat bukti sangat minim dan sultinya hakim untuk out of the box dari tradisi penggunaan UU di luar yang biasa dipergunakan selama ini. Serta Pemohon tidak mau melaporkan kasus KDRT kepada polisi, dalam perkara ini apabila alat bukti yang berupa saksi bisa di tambah maka hakim bisa menggunakan UU PKDRT itu. Alangkah baiknya Hakim itu bisa menggunakan UU PKDRT sebagai dasar hukum dalam mengambil keputusan, supaya putusan itu lebih baik.

Actions (login required)

View Item