PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REMPOAH KABUPATEN BANYUMAS DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA PERSPEKTIF SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH

Kusuma, Wardani (2021) PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REMPOAH KABUPATEN BANYUMAS DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA PERSPEKTIF SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH. Skripsi thesis, IAIN Purwokerto.

[img]
Preview
Text
Kusuma Wardani_PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REMPOAH KABUPATEN BANYUMAS DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA PERSPEKTIF SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH.pdf

Download (3MB) | Preview
[img]
Preview
Text
Cover_bab1_bab5_dapus 1.pdf

Download (2MB) | Preview

Abstract

Peraturan Desa adalah produk hukum yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa Tahun Anggaran 2020 di Desa Rempoah Kabupaten Banyumas. Serta untuk mengetahui tinjauan siya>sah dustu>riyyah terhadap peran Badan Permusyawaratan Desa Rempoah Kabupaten Banyumas dalam Penyusunan Peraturan Desa. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field study) yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa danya (given). Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode internet searching, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, dan Perangkat Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menunjukan bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra kerja dari Pemerintah Desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan peraturan desa di Desa Rempoah Kabupaten Banyumas telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran Badan Permusyawaratan Desa Rempoah Kabupaten Banyumas sama halnya dengan peran ahlul ḥ{alli wal aqdi yang membentuk aturan hukum atau disebut dengan Peraturan Desa pada tingkat desa. Serta peran Badan Permusyawaratan Desa Rempoah Kabupaten Banyumas juga sudah melakukan peranannya sesuai dengan prinsip jalb al-mas}a>lih dan daf al-mafa>sid yaitu mengambil maslahat dan menolak kemudhorotan. Dalam perannya tersebut Badan Permusyawaratan Desa Rempoah Kabupaten Banyumas dalam menyusun perdes mereka selalu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat. Sehingga perdes yang dihasilkan sesuai dengan aspirasi masyarakatnya.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: peraturan desa, siya>sah dustu>riyyah, ahlul ḥ{alli wal aqdi.
Subjects: 300 Social sciences > 320 Political science > 328 The legislative process
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User: Kusuma Wardani
Date Deposited: 04 Feb 2021 03:55
Last Modified: 04 Feb 2021 03:55
URI: http://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/9213

Actions (login required)

View Item View Item