STRATEGI SULTANAH SAFIATUDDIN DALAM MEMIMPIN PEMERINTAHAN KESULTANAN ACEH DARUSSALAM 1641-1675 M

Sri Rahayu, Puji Lestari (2021) STRATEGI SULTANAH SAFIATUDDIN DALAM MEMIMPIN PEMERINTAHAN KESULTANAN ACEH DARUSSALAM 1641-1675 M. Skripsi thesis, IAIN Purwokerto.

Preview	Text COVER_ABSTRAK_DAFTAR ISI_BAB I_BAB IV_DAFTAR PUSTAKA .pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text SRI RAHAYU PUJI LESTARI_STRATEGI SULTANAH SAFIATUDDIN DALAM MEMIMPIN PEMERINTAHAN KESULTANAN ACEH DARUSSALAM.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini menjelaskan strategi yang digunakan Sultanah Safiatuddin selama masa kepemimpinannya di Kesultanan Aceh Darussalam. Sultanah Safiatuddin merupakan pemimpin wanita pertama yang tercatat dalam sejarah Kesultanan Aceh Darussalam. Beliau diangkat menjadi pemimpin menggantika suaminya, Sultan Iskandar Tsani. Terjadi pro dan kontra saat proses pengangkatan Sultanah Safiatuddin, kelompok yang menolak keras pemimpin wanita antara lain kelompok Ulama Wujudiyyah dan elite Orang Kaya. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka, sumber primer berupa buku, jurnal, dan karya tulis mengenai Sultanah Safiatuddin dari perpustakaan maupun media elektronik. Peneliti menggunakan pendapat Lewis A. Coser untuk menganalisis permasalahan pengangkatan pemimpin perempuan serta menggunakan pendapat Max Weber untuk menganalisis cara kepemimpinan dan strategi yang digunakan Sultanah Safiatuddin. Hasil dari penelitian ini adalah menjelaskan beberapa strategi yang digunakan oleh Sultanah Safiatuddin pada masa Pemerintahannya, diantaranya: Pertama, Sultanah mengangkat kedudukan wanita dengan cara mengikutsertakan wanita menjadi anggota dari Majelis Mahkamah Rakyat yang berfungsi membuat konstitusi di Kesultanan Aceh Darussalam. Kedua, Sultanah Safiatuddin mengembangkan ilmu pengetahuan melalui pembangunan perpustakaan dan mengembangkan pusat pendidikan yaitu Jami’ Baiturrahman (Universitas Baiturrahman) serta mendirikan beberapa pesantren di pelosok wilayah Aceh dengan bantuan para Ulama. Ketiga, menyusun undang-undang khusus wanita terkait pembagian harta jika wanita dicerai oleh suaminya. Keempat, membentuk sistem pemerintahan yang efektif dengan membagi tugas dengan organisasi Kerajaan. Kelima, menjaga stabilitas politik Kerajaan dengan tidak memunculkan sikap represif kepada para penjajah Barat. Keenam, memberi zakat kepada golongan masyarakat yang berhak menerimanya agar meraih sistem perekonomian yang baik kepada seluruh masyarakat.

Actions (login required)

View Item