PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BPRS KHASANAH UMMAT PURWOKERTO PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019

Yani, Anggraeni (2020) PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BPRS KHASANAH UMMAT PURWOKERTO PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019. Skripsi thesis, IAIN Purwokerto.

Preview	Text COVER_BAB I_BAB V_DAFTAR PUSTAKA.docx.pdf Download (768kB) | Preview
Preview	Text Yani Anggraeni_Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia dalam pembiayaan murabahah.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Jaminan fidusia merupakan jaminan kebendaan di mana hak untuk melakukan eksekusi baru terbuka setelah debitur cidera janji (wanprestasi). Namun dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Salah satu pembiayaan yang cukup berkembang pada BPRS Khasanah Ummat Purwokerto adalah pembiayaan murabahah dalam pengikatan jaminannya menggunakan fidusia. Oleh karenanya, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam pembiayaan murabahah di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Sumber data primer diperoleh dengan wawancara, dan sumber data skunder penelitian ini yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan lainnya yang berhubungan dengan jaminan fidusia, dan pembiayaan murabahah. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data menggunakan metode induktif. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam pembiayaan murabahah di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dilakukan dengan negosiasi, ketika negosiasi itu berhasil tetapi nasabah melakukan wanprestasi lagi, atau negosiasi itu tidak berhasil maka akan dilakukan titel eksekutorial terhadap jaminan tersebut. Adapun pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam pembiayaan murabahah di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dilakukan dengan negosiasi, ketika dalam negosiasi tersebut ada kesepakatan telah terjadi cidera janji antara BPRS khasanah Ummat dengan nasabah maka akan dilakukan titel eksekutorial. Namun ketika dalam negosiasi tersebut tidak ada kesepakatan telah terjadi cidera janji maka BPRS Khasanah Ummat Purwokerto akan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Agama.

Actions (login required)

View Item