TINJAUAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA TERHADAP IMPLEMENTASI ANGKIL PADA AKAD RAHN (Studi Kasus Desa Sidamukti Kec. Patimuan Kab. Cilacap)

Fatmah, Dewi (2019) TINJAUAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA TERHADAP IMPLEMENTASI ANGKIL PADA AKAD RAHN (Studi Kasus Desa Sidamukti Kec. Patimuan Kab. Cilacap). Skripsi thesis, IAIN Purwokerto.

Preview	Text COVER_BAB I DAN BAB V.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text COVER_BAB I_BAB II_BAB III_BAB IV_BAB V DAN DAFTAR PUSRAKA.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Praktek angkil merupakan salah satu bentuk mua>malah yang dilakukan di desa Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap. Angkil dalam Islam biasa disebut gadai (rahn). Angkil yaitu kesepakatan dimana ketika sudah jatuh tempo, penerima gadai tidak bisa membayar hutangnya kepada pemberi gadai kemudian pemberi gadai meminta uang tambahan pinjaman kepada penerima gadai dengan kesepakatan penerima gadai bisa menggarap lagi barang gadai tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek pelaksanaan angkil di desa Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap dan untuk memberi penjelasan mengenai angkil pada akad rahn dengan jaminan sawah bila ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di desa Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif sosiologis yaitu membahas sesuai tidaknya antara Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dengan masyarakat. Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari masyarakat yang memberikan gadai dan menerima gadai. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, data-data lain yang berkaitan dengan akad rahn. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Dalam praktek angkil yang dilakukan di desa Sidamukti menggunakan sawah untuk dijadikan sebagai barang jaminan. Masyarakat di desa tersebut lebih memilih angkil sebagai jalan alternatif untuk mendapatkan uang. Jika sudah sepakat antara penerima gadai dengan pemberi gadai, barang gadai langsung di kelola oleh penerima gadai. Ketika sudah jatuh tempo, ra>hin tidak bisa membayar hutang kepada murtahin, kemudian ra>hin meminta uang lagi kepada murtahin untuk dipinjam dan murtahin di perbolehkan menggarap lagi sawah tersebut. Praktek angkil tersebut sesuai dengan syariat Islam karena dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang rahn tidak ada larangan mengenai pelaksanaan angkil seperti yang dilakukan di desa Sidamukti. Selain itu, pelaksanaan angkil sudah menjadi suatu adat kebiasaan di desa tersebut atau dalam islam di sebut ‘urf.

Actions (login required)

View Item