KERJASAMA DENGAN SISTEM E-PROCUREMENT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Kementerian Agama Kabupaten Cilacap) TESIS

Eko Apriyanto, 1423401017 (2019) KERJASAMA DENGAN SISTEM E-PROCUREMENT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Kementerian Agama Kabupaten Cilacap) TESIS. Masters thesis, IAIN.

[img] Text
Eko Apriyanto_Kerjasama dengan Sistem E-Procurement Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kement~0.pdf
Restricted to Registered users only

Download (3MB)
[img] Text
Eko Apriyanto_Kerjasama dengan Sistem E-Procurement Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kement~0.pdf
Restricted to Registered users only

Download (3MB)

Abstract

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan keuangan negara yang dibelanjakan melalui proses pengadaan barang/jasa maka Pemerintah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mewajibkan untuk melakukan proses pengadaan melalui sistem elektronik atau e-Procurement dalam proses pengadaan tersebut. Masalah dalam penelitian ini tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa berupa pengdaan Pengadaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Cipari Kabupaten Cilacap dengan sistem e-Procurement yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Cilacap dilihat dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Latar belakang penelitian ini adalah karena ditemukannya fakta wanprestasi oleh pihak penyedia dalam menanggung kewajiban pemeliharaan barang. Penelitian tesis ini adalah termasuk penelitian lapangan (field research), dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun sumber data menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan sistem e-procurement dalam pengadaan Barang/jasa sangat diperlukan agar dapat menunjang kelancaran dari proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya wanprestasi oleh pihak penyedia serta agar tercapainya prinsip efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing atau kompetitif, adil/tidak diskriminatif, akuntabel. Dalam Hukum Syariah, proyek pembangunan KUA Cipari sudah sesuai dengan teori yang ada. Yaitu, meggunakan teori ijārah żimmah. Dengan pihak pertama yaitu Kementerian Agama yang diwakili oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sebagai mu’jir dan pihak kedua yaitu penyedia sebagai musta’jir. Pihak penyedia termasuk dalam kategori musta’jir musytarik. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa terhadap tindakan wanprestasi oleh pihak penyedia maka pihakpenyedia mendapat sanksi berupa sanksi administrasi dan dimasukan dalam daftar hitam serta denda. Adapun besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia barang pemerintah atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan. Kata Kunci: E-Procurement, Ijārah Żimmah, Wanprestasi, Pengadaan Barang/Jasa.

Item Type: Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords: E-Procurement, Ijārah Żimmah, Wanprestasi, Pengadaan Barang/Jasa.
Subjects: 2x6 Sosial dan Budaya > 2x6.3 Ekonomi > 2x6.32 Ekonomi Keuangan
Divisions: Pascasarjana > Hukum Ekonomi Syariah
Depositing User: ulfah rulli hastuti
Date Deposited: 31 Jul 2019 02:13
Last Modified: 31 Jul 2019 02:13
URI: http://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/5798

Actions (login required)

View Item View Item