TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENAWARAN JASA (CALO) TIKET BUS (Studi Kasus di Terminal Bulupitu Purwokerto)

DESSY AYUNITA, NIM. 1423202009 (2019) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENAWARAN JASA (CALO) TIKET BUS (Studi Kasus di Terminal Bulupitu Purwokerto). Skripsi thesis, IAIN Purwokerto.

Preview	Text COVER_BAB I_BAB V_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview
	Text DESSY AYUNITA_TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENAWARAN JASA (CALO) TIKET BUS (STUDI KASUS DI TERMI.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Calo atau perantara dalam perdagangan yang menjembatani penjual dan pembeli, dizaman kita ini sangat penting artinya dibanding dengan masa-masa yang telah lalu, karena terikatnya perhubungan perdagangan antara pedagang kolektif dan pedagang perorangan, sehingga calo berperan sangat penting. Dalam skzripsi ini calo bertugas untuk menjembatani kepentingan antara pihak penjual dan pembeli. Citra calon terminal sendiri seringkali di identikkan dengan seorang calo yang mencari terget dengan cara memaksa, mereka tak jarang akan membuntuti dan mengganggu kenyamanan targetnya agar sang target mau memakai jasanya.diantara beberapa jenis calo tersebut, calo terminal menjadi sosok calo yang paling sering ditakuti karena keberadaannya yang cenderung ditempat terbuka dan bahkan secara terang-terangan menunjukkan identitasnya sebagai calo. Sehingga praktik kerja calo diterminal purwokerto seringkali merugikan pengguna layanan terminal. Skripsi ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan studi kasus yang data penelitiannya bersumber pada penawaran jasa (calo), agen dan pengguna jasa di terminal Bulupitu Purwokerto. Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang didapatkan oleh peneliti dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Setelah dianalisis dalam hukum Islam, akad dalam praktek penawaran jasa tiket bus (calo)di terminal Bulupitu Purwokerto adalah tidak sah. Alasan akad menjadi tidak sah karena bahwa ijab kabul dan kerelaan para pihak dalam melakukan akad Ija>rah merupakan salah satu prinsip atau syarat sah yang harus dipenuhi demi keabsahan akad tersebut. Sedangkan yang dilakukan dalam praktek tersebut telah menghilangkan syarat sah dalam berIja>rah . Kemudian mengenai ketidakseimbangan dalam permintaan upah yang dilakukan dalam akad Ija>rah tidak dianjurkan menurut hukum Islam. Tidak dianjurkan karena dalam permintaan upah yang demikian itu tidak sesuai dengan kadar manfaat suatu pekerjaan dan tidak termasuk dalam kategori adil dan layak menurut hukum Islam.

Actions (login required)

View Item