PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAANMELALUI CARA NON LITIGASI DI BASYARNASYOGYAKARTADALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

KHOLIS, NUR (2018) PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAANMELALUI CARA NON LITIGASI DI BASYARNASYOGYAKARTADALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. Masters thesis, IAIN Purwokerto.

Preview	Text COVER_BAB I_BAB V_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (748kB) | Preview
	Text NUR KHOLIS_PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN DI B.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Kegiatan bisnis yang jumlah transaksinya cukup banyak bahkan mungkin mencapai ratusan setiap harinyamenjadi salah satu penyebab timbulnya permasalahan dan terjadinya sengketa (dispute/ difference) antara para pihak yang terlibat. Setiap jenis sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang cepat. Makin banyak dan luas kegiatan bisnis, frekuensi terjadinya sengketa makin tinggi, maka makin banyak sengketa yang harus diselesaikan. UU No. 21 Tahun 2008 TentangPerbankanSyariahmemberikanpilihan forum penyelesaiansengketapembiayaandiantaranyaialahdenganjalurmusyawarah, mediasiperbankan, melaluiBadanArbitraseSyariahNasional (Basyarnas) ataulembagaarbitraselain; dan/ataumelaluipengadilandalamlingkunganPeradilanAgama. Namunjika kesepakatan antara Bank Syariah dengan nasabah sudah ditentukan klausul arbitrase, maka penyelesaian sengketa tersebut adalah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik Pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasilpenelitianmenunjukkanbahwapelaksanaanpenyelesaiansengketapembiayaanmelaluicara non litigasidi Basyarnas Yogyakartaadalahmelaluiduatahap, yaitumediasidanarbitrase. Prosedurpelaksanaannyamengacupada UU No. 30 tahun 1999 tentangArbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketadenganterlebihdahulumengupayakanperdamaianantarakeduapihakgunamencarikesepakatandanhasilputusannyabersifat final danmengikat(final and binding)sehinggatidakadaupayahukumapapun. Dalampandangan Islam, secarakontekstualmaksuddantujuanarbitraseSyariahialahsepadandengantahkim, namunsecaratekstualkonsep hukum Islam tentang tahkim hanya berlaku dalam masalah keluarga yaitu dalam persengketaan suami-istri. Sedangkankonsep arbitrase Syariahmenurut hukum positif berlaku untuk berbagai bidang komersial seperti halnya perdagangan.

Actions (login required)

View Item