PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENOLAK ALASAN FORCE MAJEURE DALAM PERKARA WANPRESTASI PEMBIAYAAN MURABAHAH (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 97/PDT.G/2020/PA.PAL)

Fina, Mafatikhul Khilmi (2026) PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENOLAK ALASAN FORCE MAJEURE DALAM PERKARA WANPRESTASI PEMBIAYAAN MURABAHAH (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 97/PDT.G/2020/PA.PAL). Masters thesis, UIN SAIZU PURWOKERTO.

Preview

Text TESIS_FINA MAFATIKHUL KHILMI _2320200012.pdf Download (5MB) | Preview

Abstract

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENOLAK ALASAN FORCE MAJEURE DALAM PERKARA WANPRESTASI PEMBIAYAAN MURABAHAH (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 97/PDT.G/2020/PA. PAL) FINA MAFATIKHUL KHILMI NIM.234120200012 Magister Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto JL. Ahmad Yani No 40 – A Karanganjing, Purwokerto Utara, Jawa Tengah. 53126 Email: [email protected] ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sengketa ekonomi syariah antara PT Bank BNI Syariah dan nasabah pembiayaan murabahah akibat peristiwa force majeure berupa bencana tsunami di Kota Palu. Bencana tersebut menyebabkan nasabah mengalami keterlambatan dan kegagalan dalam memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan murabahah, sehingga pihak nasabah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Palu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara pembiayaan murabahah serta penerapan konsep force majeure dalam perkara wanprestasi berdasarkan Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.PAL. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangundangan dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data berupa Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 97/Pdt.G/2020/PA Pal, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menolak dalil force majeure yang diajukan Penggugat akibat gempa bumi dan tsunami di Kota Palu, karena peristiwa tersebut tidak memenuhi unsur ketidakmungkinan mutlak, mengingat objek akad murabahah masih ada dan tetap dapat dimanfaatkan. Putusan hakim didasarkan pada Pasal 1244 dan Pasal 1445 KUHPerdata dengan mempertimbangkan alat bukti, kondisi objek akad, serta keterangan saksi, guna mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Selain itu, hakim menegaskan adanya itikad baik penggugat melalui upaya restrukturisasi pembiayaan, sementara tergugat tetap dinilai melakukan wanprestasi. Dalam perspektif KHES dan hukum Islam, putusan ini menegaskan prinsip kepatuhan terhadap akad serta penerapan kaidah al-masyaqqah tajlibu al-taysir yang bersifat terbatas (kesulitan mendatangkan kemudahan), serta kaidah al-ghorni bil ghurni (beban sebanding dengan keuntungan) dan al-kharaj bid-dhaman (manfaat sejalan dengan tanggung jawab), sehingga kewajiban pembayaran tidak gugur. Kata Kunci: Pertimbangan Hukum Hakim, Force Majeure, Wanprestasi, Putusan Perkara Nomor 97/PDT.G/2020/PA. PAL

Actions (login required)

View Item