KETERLAMBATAN PRESIDEN DALAM PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025)

Anggris, Triwahyu Muliasih (2025) KETERLAMBATAN PRESIDEN DALAM PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025). Skripsi thesis, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text ANGGRIS TRIWAHYU MULIASIH_KETERLAMBATAN PRESIDEN DALAM PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025).pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Masalah pelanggaran terhadap prosedur penetapan dokumen rancangan pembangunan jangka menengah nasional menimbulkan tantangan baru bagi arah pembangunan nasional. Negara melalui Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berperan sebagai instrumen utama untuk penyusunan dan penetapan arah pembangunan jangka menengah nasional, namun dalam prakteknya masih ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh adminitrasi negara. Fokus utama dari penelitian ini yaitu keterlambatan presiden dalam penetapan rencana pembangunan jangka menengah nasional pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 serta dikaitkan dengan perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (library research) dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dimana analisis dilakukan terhadap keterlambatan presiden dalam penetapan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu content analysis. Fokus utama dari penelitian ini yaitu keterlambatan presiden dalam penetapan rencana pembangunan jangka menengah nasional pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 serta dikaitkan dengan perspektif siyasah dusturiyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 mengalami keterlambatan dalam penetapannya, yang seharusnya ditetapkan oleh Presiden Prabowo sesuai dalam aturan undang-undang. Akibat dari keterlambatan penetapan perpres ini, beberapa program prioritas pemerintahan Prabowo dan Gibran masih belum terealisasikan secara konkret, seperti makan bergizi gratis dan pembangunan sekolah rakyat menjadi terlambat dalam perencanaan dan eksekusi. Bila dilihat dari perspektif siyasah dusturiyah, keterlambatan penetapan Perpres No. 12 Tahun 2025 ini telah melanggar prinsip amanah yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004. Kata Kunci: Keterlambatan, Presiden, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Siyasah Dusturiyah

Actions (login required)

View Item