Muafiqul, Umam (2025) POLITIK HUKUM PENETAPAN PENGAMANAN KEJAKSAAN AGUNG OLEH TNI DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 66 TAHUN 2025 PERSPEKTIF SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH. Skripsi thesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
|
Text
Muafiqul Umam_POLITIK HUKUM PENETAPAN PENGAMANAN KEJAKSAAN AGUNG OLEH TNI DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 66 TAHUN 2025 PERSPEKTIF SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH.pdf Download (4MB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini mengkaji politik hukum penetapan pengamanan Kejaksaan Agung oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025. Dilatarbelakangi oleh kekhawatiran akan potensi tumpang tindih kewenangan antara institusi penegak hukum sipil dan militer yang dapat memengaruhi independensi Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan yang bersifat mandiri. Dalam perspektif politik hukum, Perpres ini mencerminkan pergeseran paradigma dalam tata kelola keamanan nasional, di mana peran militer mulai merambah ranah sipil tanpa dasar hukum yang jelas dan memadai. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan pendekatan politik hukum dan Siyāsah Dustūriyyah. Data penelitian meliputi bahan hukum primer seperti UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan, dan Perpres No. 66 Tahun 2025, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan pendapat ahli. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perspektif politik hukum, Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 menunjukkan kecenderungan menjadikan isu penegakan hukum sebagai bagian dari agenda keamanan nasional. Namun, kebijakan ini dinilai tidak selaras dengan prinsip negara hukum karena melibatkan militer dalam ranah sipil tanpa dasar hukum yang jelas. Dari sudut pandang Siyāsah Dustūriyyah, kebijakan tersebut juga bertentangan dengan prinsip ḥākimiyyah al-qānūn (supremasi hukum), taqyīd al-sulṭah (pembatasan kekuasaan), danʿAdālah (keadilan) . Kata Kunci: Politik Hukum, Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025, Siyāsah Dustūriyyah
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perspektif politik hukum, Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 menunjukkan kecenderungan menjadikan isu penegakan hukum sebagai bagian dari agenda keamanan nasional. Namun, kebijakan ini dinilai tidak selaras dengan prinsip negara hukum karena melibatkan militer dalam ranah sipil tanpa dasar hukum yang jelas. Dari sudut pandang Siyāsah Dustūriyyah, kebijakan tersebut juga bertentangan dengan prinsip ḥākimiyyah al-qānūn (supremasi hukum), taqyīd al-sulṭah (pembatasan kekuasaan), danʿAdālah (keadilan) . |
| Subjects: | 800 Literature and rhetoric > 801 Philosophy and theory |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Tata Negara Islam |
| Depositing User: | Muafiqul Umam |
| Date Deposited: | 12 Jan 2026 01:55 |
| Last Modified: | 12 Jan 2026 01:55 |
| URI: | http://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/34925 |
Actions (login required)
 |
View Item |
