PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PEMIDANAAN BAGI PEJABAT, TNI/POLRI YANG MELANGGAR NETRALITAS DALAM PEMILU (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 136/PUU-XXII/2024)

Ndaru, Surya Jati (2025) PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PEMIDANAAN BAGI PEJABAT, TNI/POLRI YANG MELANGGAR NETRALITAS DALAM PEMILU (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 136/PUU-XXII/2024). Skripsi thesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Preview

Text Ndaru Surya Jati_PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PEMIDANAAN BAGI PEJABAT TNI POLRI YANG MELANGGAR NETRALITAS DALAM PEMILU.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 136/PUU-XXII/2024 yang menjadi respons atas adanya ketidakselarasan norma antara larangan netralitas dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan sanksi pidananya. Norma larangan (Pasal 71 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016) telah mencakup "pejabat daerah" dan "anggota TNI/POLRI", namun norma sanksi pidana (Pasal 188 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015) tidak mencantumkan kedua frasa tersebut . Inkonsistensi ini menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum terkait pemidanaan bagi pelanggar netralitas dari kelompok tersebut. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam pertimbangan hukum hakim MK dalam memutuskan perkara tersebut dan menganalisis implikasi putusan tersebut terhadap penegakan demokrasi di Indonesia . Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) dan pendekatan yuridis normatif. Data primer adalah Putusan MK Nomor 136/PUU-XXII/2024, didukung data sekunder dari literatur hukum dan dokumen resmi. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan dianalisis secara manual menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MK Nomor 136/PUUXXII/ 2024 secara fundamental memperkuat prinsip netralitas aparatur negara dan menegakkan prinsip Negara Hukum serta kepastian hukum yang adil. Sebagai kesimpulan, Mahkamah mengabulkan permohonan pokok dengan melakukan perluasan makna (penafsiran bersyarat) Pasal 188 UU No. 1 Tahun 2015, sehingga secara hukum, pasal tersebut kini mencakup "pejabat daerah" dan "anggota TNI/POLRI" sebagai subjek pidana pelanggaran netralitas Pilkada. Implikasi dari putusan ini adalah penghapusan celah hukum, peningkatan akuntabilitas pejabat daerah dan anggota TNI/POLRI, serta penguatan integritas Pemilu melalui pemberian dasar hukum yang jelas bagi Bawaslu untuk menindak pelanggaran hingga ke ranah pidana Implikasi putusan ini terhadap penegakan demokrasi di Indonesia adalah penghapusan celah hukum, peningkatan akuntabilitas pejabat daerah dan anggota TNI/POLRI, dan penguatan integritas Pemilu melalui pemberian dasar hukum yang jelas bagi Bawaslu untuk menindak pelanggaran hingga ke ranah pidana, yang secara keseluruhan menjamin kualitas dan keadilan Pilkada sebagai pilar demokrasi.

Actions (login required)

View Item