TAFSIR HAKIM TERHADAP PASAL 185 KHI PERSPEKTIF TEORI AHMAD ZAHARI AHLI WARIS PENGGANTI (Studi Komparatif Putusan No. 36/Pdt.P/2023/PA.Bms dan Putusan No. 190/Pdt.P/2024/PA.Bms)

Umi, Fatimah (2025) TAFSIR HAKIM TERHADAP PASAL 185 KHI PERSPEKTIF TEORI AHMAD ZAHARI AHLI WARIS PENGGANTI (Studi Komparatif Putusan No. 36/Pdt.P/2023/PA.Bms dan Putusan No. 190/Pdt.P/2024/PA.Bms). Skripsi thesis, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text UMI FATIMAH_TAFSIR HAKIM TERHADAP PASAL 185 KHI PERSPEKTIF TEORI AHMAD ZAHARI AHLI WARIS PENGGANTI.pdf Download (9MB) | Preview

Abstract

Hukum kewarisan merupakan salah satu bagian penting dari hukum keluarga Islam yang seringkali memunculkan persoalan, khususnya dalam hal penetapan ahli waris pengganti. Di Indonesia, keberadaan ahli waris pengganti diatur dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang pada praktiknya masih menimbulkan perbedaan penafsiran di kalangan hakim Pengadilan Agama. Hal ini tampak pada Putusan No. 36/Pdt.P/2023/PA.Bms dan Putusan No. 190/Pdt.P/2024/PA.Bms, di mana hakim sama-sama menetapkan adanya ahli waris pengganti, tetapi berbeda dalam dasar pertimbangan hukum, terutama terkait penggunaan Pasal 185 KHI. Penelitian ini bertujuan menganalisis penafsiran hakim terhadap Pasal 185 KHI dalam kedua putusan tersebut serta mengkajinya dari perspektif teori ahli waris pengganti Ahmad Zahari. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif, dengan metode penelitian kepustakaan (library research). Data primer diperoleh dari salinan putusan Pengadilan Agama Banyumas serta wawancara dengan hakim terkait, sementara data sekunder bersumber dari buku, jurnal, artikel, dan literatur hukum. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menelaah perbedaan penafsiran hakim dalam dua putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan No. 36/Pdt.P/2023/PA.Bms secara tegas merujuk pada Pasal 185 KHI sebagai dasar hukum penetapan ahli waris pengganti, sehingga lebih mencerminkan prinsip kepastian hukum dan keadilan sebagaimana digariskan oleh teori Ahmad Zahari. Sebaliknya, Putusan No. 190/Pdt.P/2024/PA.Bms meski mengabulkan permohonan, tidak merujuk secara eksplisit pada Pasal 185 KHI, melainkan hanya mendasarkan pada ketentuan umum hukum waris. Perbedaan ini berimplikasi pada ketidakpastian hukum dan membuka ruang diskriminasi, sehingga menunjukkan perlunya konsistensi hakim dalam menerapkan Pasal 185 KHI agar hak ahli waris pengganti terlindungi.

Actions (login required)

View Item