KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI BAGI REMAJA DALAM PP NO. 28 PASAL 103 AYAT 4 TAHUN 2024 PERSPEKTIF SADDU AL-DŻARĪ’AH

Nadira, Nurmalasari (2025) KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI BAGI REMAJA DALAM PP NO. 28 PASAL 103 AYAT 4 TAHUN 2024 PERSPEKTIF SADDU AL-DŻARĪ’AH. Skripsi thesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text NADIRA NURMALASARI_KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya kebijakan dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 Pasal 103 ayat (4) yang mengatur tentang pelayanan kesehatan reproduksi bagi remaja, termasuk penyediaan alat kontrasepsi. Kebijakan tersebut menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, terutama terkait dengan nilai moral, agama, dan perlindungan terhadap generasi muda. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan pelayanan kesehatan reproduksi bagi remaja dalam PP No. 28 Tahun 2024 Pasal 103 ayat (4) melalui perspektif saddu al-dżarī'ah, yaitu prinsip pencegahan terhadap potensi kemudaratan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan deduktif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap literatur hukum Islam, peraturan perundang-undangan, serta sumber-sumber akademis yang relevan. Penelitian dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengaitkan norma hukum positif dan prinsip fiqh Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dalam Pasal 103 ayat (4) PP No. 28 Tahun 2024 menimbulkan kontroversi antara tujuan preventif pemerintah dan kekhawatiran masyarakat terhadap dampak moral. Dalam perspektif saddu al-dżarī‘ah, Mustafa al-Syalabi menilai bahwa kebijakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Pasal 103 ayat (4) wajib ditutup apabila membuka peluang terhadap kemudaratan, namun dapat diterapkan secara terbatas apabila membawa kemaslahatan dengan pengawasan moral dan nilai agama. Sementara itu, Ibnu Qayyim dan Imam al-Syathibi menyoroti persoalan penggunaan alat kontrasepsi. Ibnu Qayyim berpendapat bahwa penggunaan alat kontrasepsi dapat menjadi terlarang apabila menjadi sarana menuju perzinaan,sedangkan al-Syathibi menegaskan perlunya mencegah perbuatan yang berpotensi besar menimbulkan mafsadat. Dengan demikian, implementasi kebijakan ini perlu pengawasan yang ketat agar maslahat tidak berubah menjadi mudarat.

Actions (login required)

View Item