ANALISIS PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PENIPUAN IDENTITAS PERSPEKTIF MAṢLAḤAH MURSALAH (Studi Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pwt)

Fathi Salsabila, Rahman (2025) ANALISIS PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PENIPUAN IDENTITAS PERSPEKTIF MAṢLAḤAH MURSALAH (Studi Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pwt). Skripsi thesis, UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI.

Preview

Text FATHI SALSABILA RAHMAN_ANALISIS PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PENIPUAN IDENTITAS PERSPEKTIF MAṢLAḤAH MURSALAH.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Perkawinan adalah ikatan suci antara pria dan wanita yang dibentuk oleh suatu perjanjian sah secara hukum, yang memberikan mereka hak dan kewajiban sebagai bentuk ibadah. Perkawinan dalam ikatan yang sah dapat berakhir karena beberapa alasan seperti terjadinya pembatalan perkawinan karena dalam perkawinan tersebut terdapat unsur penipuan sebagaimana terdapat pada putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pwt. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak anak dalam pembatalan perkawinan akibat penipuan identitas serta menganalisis perspektif maṣlaḥah mursalah terhadap perlindungan hak anak dalam pembatalan perkawinan akibat penipuan identitas dalam putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pwt. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Pustaka (library research) dan menggunakan pendekatan normatif, dengan memakai undang-undang dan norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, studi pustaka, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif menggunakan teknik interpretasi dan penafsiran hukum untuk menghasilkan kesimpulan tentang argumen hukum. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam putusan pembatalan perkawinan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pwt sudah sesuai dengan prinsip fasakh serta telah sesuai dengan aturan perundang-undangan. Istri yang dibatalkan perkawinannya dalam administrasi negara berstatus sebagai perawan namun tetap mendapatkan masa ‘iddah karena ba‘da al-dukhūl, pembatalan perkawinan tersebut tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan. Perlindungan hak anak dalam putusan tersebut sudah sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan hak anak dalam hal sebagai ahli waris diberikan seperti anak sah pada umumnya walaupun pernikahan orang tuanya dianggap batal. Hak pengasuhan, nafkah serta hak status hukum anak sah juga didapatkan oleh anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa putusan tersebut telah sejalan dengan prinsip maṣlaḥah mursalah karena adanya pembatalan perkawinan tersebut tidak membatasi hak anak dengan orang tuanya serta tidak memberikan diskriminasi terhadap anak. Kata Kunci: Perlindungan Hak Anak, Pembatalan Perkawinan, Penipuan Identitas, Maṣlaḥah Mursalah.

Actions (login required)

View Item