LEGAL REASONING HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGATUR BATAS WAKTU PEMUNGUTAN SUARA ULANG PERSPEKTIF DEMOKRASI (Studi Putusan Nomor 126/PUU-XXII/2024)

Indi, Yustisia Pradiva (2025) LEGAL REASONING HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGATUR BATAS WAKTU PEMUNGUTAN SUARA ULANG PERSPEKTIF DEMOKRASI (Studi Putusan Nomor 126/PUU-XXII/2024). Skripsi thesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Preview

Text SKRIPSI FIX_INDI YUSTISIA PRADIVA.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini mengkaji legal reasoning atau alasan hukum yang digunakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengatur batas waktu pemungutan suara ulang sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 126/PUU-XXII/2024. Penelitian ini berfokus pada analisis pertimbangan hukum Mahkamah dalam memaknai frasa ”pemilihan berikutnya” dan ”tahun berikutnya” dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, serta dampaknya terhadap pelaksanaan pemungutan suara ulang di masa mendatang. Penelitian ini menggunakan jenis library research. Sumber data primer dalam penelitian ini yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024 dan sumber data sekunder yakni laporan, buku, jurnal dan sumber data lainnya. Pendekatan Penelitian dalam penelitian ini yakni pendekatan studi kasus case approach dan menggunakan content analysis dalam menganalisis data. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan, yakni: legal reasoning Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini memprioritaskan asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam memaknai frasa ”pemilihan berikutnya” dan ”tahun berikutnya” Mahkamah secara progresif menyatakan bahwa batas waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang tidak bisa dimaknai terlalu lama atau tidak terbatas tetapi harus tetap dalam kerangka waktu yang rasional dan adil, guna menjaga keabsahan penyelenggaraan pemilu. Kemudian setelah itu, Mahkamah menggunakan metode penemuan hukum (rechtsvinding) untuk menafsirkan norma yang bersifat multitafsir, dalam proses tersebut Mahkamah menggunakan pendekatan gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis. Pendekatan ini dilakukan demi menjaga prinsip demokrasi yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat dan efektivitas pemilu sebagai pilar utama negara hukum. Ditinjau dari perspektif demokrasi putusan ini berfokus pada model demokrasi prosedural dan deliberatif, dengan memberikan batasan waktu terhadap pemungutan suara ulang, Mahkamah turut memastikan agar proses pemilu tetap berada dalam jangka waktu yang masuk akal dan tidak merugikan pemilih.

Actions (login required)

View Item