Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 52/PUU-XXII/2024 Atas Keikutsertaan Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Etika Politik

Intan, Permatasari (2025) Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 52/PUU-XXII/2024 Atas Keikutsertaan Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Etika Politik. Skripsi thesis, UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Preview

Text Intan Permatasari_Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Pada Putusan Nomor 52_PUU-XXII_2024 atas Keikutsertaan Pejabat Negara dalam Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Etika Politik.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini membahas tentang keikutsertaan pejabat negara dalam kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ditinjau dari pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 52/PUU-XXII/2024 serta perspektif etika politik. Permasalahan keikutsertaan pejabat negara dalam kampanye sering kali menimbulkan polemik terkait potensi penyalahgunaan jabatan dan fasilitas negara yang berdampak pada ketidakadilan dalam kontestasi politik. Ketentuan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dinilai membuka ruang multitafsir dan ketidakpastian hukum. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 52/PUU- XXII/2024 memberikan pertimbangan penting terkait keikutsertaan pejabat negara dalam kampanye dengan menegaskan perlunya pembatasan yang jelas agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, serta menyesuaikan norma Pilkada dengan ketentuan Pemilu. Jenis penelitian ini menggunakan kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan kasus (case approach). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, literatur ilmiah, dan sumber-sumber hukum lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menegaskan pentingnya netralitas pejabat negara dalam Pilkada untuk menjaga prinsip keadilan, kesetaraan, dan integritas pemilu. Dalam perspektif etika politik menurut Franz Magnis-Suseno, pejabat negara dituntut untuk mengedepankan tanggung jawab moral, menjaga integritas, serta menghindari penyalahgunaan jabatan demi kepentingan politik pribadi atau kelompok tertentu. Meskipun secara hukum diperbolehkan mengikuti kampanye dengan syarat tertentu, secara etis keikutsertaan pejabat negara dalam kampanye berpotensi mencederai kepercayaan publik dan merusak kualitas demokrasi. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan pengawasan terhadap keikutsertaan pejabat negara dalam kampanye menjadi penting guna mewujudkan Pilkada yang jujur, adil, dan beretika.

Actions (login required)

View Item