POLITIK HUKUM PENGATURAN KETENAGAKERJAAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 168/PUU-XXI/2023

Erlinda, Sheptiyana (2025) POLITIK HUKUM PENGATURAN KETENAGAKERJAAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 168/PUU-XXI/2023. Skripsi thesis, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text SKRIPSI-ERLINDA SHEPTIYANA-214110303100.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Pada tanggal 1 Desember 2023, sekelompok Pemohon yang terdiri dari berbagai federasi tenaga kerja mengajukan judicial review kepada MK terhadap beberapa pasal dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang berkaitan dengan perubahan ketentuan yang semula diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pemohon berdalil bahwa pasal-pasal tersebut bertentangan langsung dengan hak pekerja, sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Dalam pertimbangan hukum Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023, MK memerintahkan kepada pihak legislatif untuk mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja dan membuat UU yang baru dalam waktu 2 (dua) tahun. Putusan ini menjadi menarik karena dalam hal ini MK berperan menjadi pengarah politik hukum khususnya dalam klaster ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum dalam putusan ini dan politik hukum pengaturan ketenagakerjaan pasca Putusan MK No. 168/PUU XXI/2023. Jenis penelitian ini adalah library research. Data primer yang digunakan adalah Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023. Data sekunder yang digunakan adalah artikel, jurnal, makalah, buku, serta pendapat para pakar yang berkaitan dengan isu yang diangkat oleh penulis. Pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif. Kemudian, metode analisa yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menelaah isi putusan tersebut secara mendalam. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Pertama, Putusan MK No. 168/PUU XXI/2023 menegaskan urgensi perlindungan hak normatif pekerja serta pentingnya pengaturan ketenagakerjaan dalam UU tersendiri, terpisah dari pendekatan omnibus law. MK menilai bahwa kompleksitas isu ketenagakerjaan memerlukan regulasi khusus agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan tumpang tindih norma. Kedua, Politik hukum ketenagakerjaan Indonesia mengalami pergeseran pasca Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023, yang menegaskan perlunya pengaturan ketenagakerjaan dalam UU tersendiri. MK menunjukkan peran aktif sebagai positive legislature dalam mendorong reformasi hukum ketenagakerjaan berbasis keadilan sosial.

Actions (login required)

View Item