UPAYA BANDING ADMINISTRASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENEGAKAN DISIPLIN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.Smg.)

Naufal, Farhan Ghufron (2025) UPAYA BANDING ADMINISTRASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENEGAKAN DISIPLIN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.Smg.). Skripsi thesis, UIN K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Preview

Text naufal farhan ghufron_2017303087.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Penegakan disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan bagian penting dalam menjaga integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas birokrasi pemerintahan. Dalam praktiknya, tidak sedikit PNS yang merasa dirugikan atas penjatuhan sanksi disiplin oleh pejabat yang berwenang, sehingga memerlukan mekanisme korektif berupa upaya hukum banding administratif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas upaya hukum banding administratif yang dilakukan oleh PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021, serta menganalisisnya dalam perspektif Siya>sah Dustu>riyyah, yakni konsep politik ketatanegaraan Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi pustaka dan analisis kasus, yang difokuskan pada Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.Smg. sebagai objek penelitian. Data primer diperoleh dari dokumen putusan pengadilan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui telaah literatur, regulasi, serta pendapat para ahli hukum administrasi negara dan fikih ketatanegaraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya hukum banding administratif pada dasarnya merupakan instrumen hukum yang penting untuk menjamin perlindungan hak-hak PNS secara proporsional. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketidakpastian prosedur, lemahnya pemahaman PNS terhadap mekanisme hukum administratif, serta inkonsistensi antar instansi dalam menjalankannya. Dari sudut pandang Siyasah Dusturiyyah, mekanisme ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan hak individu dalam sistem pemerintahan yang berlandaskan hukum dan nilai-nilai syariat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan sistem banding administratif, baik dari aspek regulasi, institusi, maupun edukasi bagi aparatur negara agar penegakan disiplin dapat berjalan secara adil, efektif, dan sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam. Kata Kunci: Banding Administratif, Disiplin PNS, PP Nomor 94 Tahun 2021, Siyasah Dusturiyyah, Hukum Administrasi Negara.

Actions (login required)

View Item