IMPLEMENTASI ANTI-STRATEGIC LAWSUIT AGAINST PUBLIC PARTICIPATION (ANTI-SLAPP) DALAM PERTIMBANGAN HAKIM UNTUK KASUS LINGKUNGAN DI KARIMUNJAWA PERSPEKTIF KEADILAN EKOLOGIS (Studi Putusan Nomor : 14/Pid.Sus/2024/PN.JPa dan Putusan Nomor : 374/PID.SUS/2024/PT.SMG)

Inne, Nur Hanifah (2025) IMPLEMENTASI ANTI-STRATEGIC LAWSUIT AGAINST PUBLIC PARTICIPATION (ANTI-SLAPP) DALAM PERTIMBANGAN HAKIM UNTUK KASUS LINGKUNGAN DI KARIMUNJAWA PERSPEKTIF KEADILAN EKOLOGIS (Studi Putusan Nomor : 14/Pid.Sus/2024/PN.JPa dan Putusan Nomor : 374/PID.SUS/2024/PT.SMG). Skripsi thesis, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text Inne Nur Hanifah_Implementasi Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation Anti-SLAPP dalam Pertimbangan Hakim untuk Kasus Lingkungan di Karimunjawa Perspektif Keadilan EkologisStudi Putusan Nomor 14Pid.Sus2024PN.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Perjuangan lingkungan hidup yang baik dan sehat memerlukan partisipasi dari masyarakat. Partisipasi masyarakat diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa seseorang yang sedang memerjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Namun, sering kali perjuangan lingkungan hidup terkena SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation). Salah satunya terjadi di Karimunjawa, terdapat seorang aktivis lingkungan hidup yang dituntut secara pidana. Berdasarkan hal itu, maka menarik untuk menganalisis bagaimana implementasi Anti-SLAPP dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN.JPa dan Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT.SMG berdasarkan perspektif keadilan ekologis. Metode penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber penelitian berupa sumber data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui metode dokumentasi. Adapun analisis data dalam penelitian ini menggunakan content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus di Karimunjawa ini, putusan pertama nomor 14/Pid.Sus/2024/PN.JPa terindifikasi SLAPP dengan Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu telah melakukan tindak pidana ujaran kebencian sebagai kamuflase. Sedangkan putusan banding nomor 374/Pid.Sus/2024/PT.SMG yang melepaskan terdakwa sesuai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merupakan Anti-SLAPP. Dalam perspektif keadilan ekologis, keadilan substantif bagi terdakwa dan bagi lingkungan hidup terwujud dari hakim banding yang environmentalism. Sedangkan hakim pada tingkat pertama menggambarkan positivistik yang tujuan hukumnya adalah kepastian hukum. Kata Kunci : Anti-SLAPP, pejuang lingkungan hidup, pertimbangan hukum, keadilan ekologis

Actions (login required)

View Item