PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK DENGAN SUKA SAMA SUKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 95/PID.SUS/2017/PT PLK)

Melinda, Alfian (2025) PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK DENGAN SUKA SAMA SUKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 95/PID.SUS/2017/PT PLK). Skripsi thesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text MELINDA ALFIAN_Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Sanksi Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dengan Suka Sama Suka (Studi Putusan Nomor 95 Pid.Sus 2017 PT PLK).pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak semakin meresahkan masyarakat, khususnya bagi orang tua. Tindak persetubuhan anak diatur pada Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Adapun ancaman pidananya diatur pada Pasal 81 ayat (2). Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap sanksi tindak pidana persetubuhan terhadap anak dengan suka sama suka (Studi Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2017/PT Plk) serta pandangan fikih jinayahnya. Jenis penelitian skripsi ini yaitu penelitian pustaka. Mengambil dan mengolah data-data kepustakaan sebagai sumbernya. Seperti buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah. Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu, dalam pengkajiannya berdasarkan bahan-bahan hukum dari suatu literatur dan merupakan sebagai suatu prosedur untuk mendapatkan aturan hukum. Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan kasus yaitu fokus pada Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2017/PT Plk. Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif dimana mencakup sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2017/PT Plk, KUHP serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Sumber data sekunder mencakup peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam putusan Nomor 95/Pid.Sus/2017/PT Plk didasarkan pada dakwaan, pembuktian, fakta persidangan yang terjadi tahun 2017 sehingga Hakim memutuskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Hakim menjatuhkan pidana penjara 10 tahun. Dalam perspektif fikih jinayah pelaku yaitu seorang muhsan dijatuhi hukuman rajam dan ghairi muhsan dikenakan sanksi dera dan pengasingan.

Actions (login required)

View Item