PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PADA PERKAWINAN CAMPURAN DI KECAMATAN NUSAWUNGU KABUPATEN CILACAP

Putri, Nurkhasanah (2025) PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PADA PERKAWINAN CAMPURAN DI KECAMATAN NUSAWUNGU KABUPATEN CILACAP. Skripsi thesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text PUTRI NURKHASANAH_PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PADA PERKAWINAN CAMPURAN DI KECAMATAN NUSAWUNGU KABUPATEN CILACAP.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Perkawinan campuran merupakan hubungan dua individu yang berbeda kewarganegaraan dan tunduk pada hukum yang berlainan, salah satunya warga negara Indonesia. Ketentuan yang mengatur perkawinan campuran adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI dimana kedua aturan tersebut mengatur hak dan kewajiban suami istri setelah menikah. Namun, pada praktiknya perkawinan campuran ini meskipun keduanya beragama Islam tetapi karena adanya perbedaan budaya sehingga pemenuhan hak dan kewajibannya juga berbeda. perbedaan ini menarik, karena berkaitan dengan bagaimana mereka memenuhi hak dan kewajibanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada perkawinan campuran di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap dari perspektif kompilasi hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis sosiologis yakni mendeksripsikan perilaku seseorang, peristiwa atau tempat tertentu secara rinci yang berkaitan dengan norma hukum yang harus ditaati. Sumber data primer dalam penelitian ini ialah wawancara kepada para informan sedangkan sumber data sekunder ialah data dari Disnakerin dan data KUA, serta jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian. Metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun metode analisis data dalam penelitian adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perkawinan campuran WNI dan WNA di Kecamatan Nusawungu dalam hal pekerjaan menganut prinsip gender equality sehingga baik suami maupun istri memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri di luar rumah dengan baik. Lain halnya dengan prinsip perkawinan sesama WNI yang masih dominan patriarki. Kemudian terkait hak dan kewajiban suami istri dalam hal pemenuhan nafkah, pengasuhan anak, pendidikan agama pasangan Indonesia dengan Turki sudah sesuai KHI dan Hukum Islam. Pasangan Indonesia dengan Singapura belum memenuhi kewajiban mengasuh dan memelihara anak bersama. Sedangkan suami dari para informan yang berkewarganegaraan Taiwan, Singapura, dan Australia belum memenuhi kewajiban memberikan pendidikan agama kepada istri.

Actions (login required)

View Item