PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2016 PERSPEKTIF MASLAHAH (STUDI DI DESA SUDIMARA, KASEGERAN,PANUSUPAN KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS)

NUR ISKANDAR, AS-SYAFI'I (2025) PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2016 PERSPEKTIF MASLAHAH (STUDI DI DESA SUDIMARA, KASEGERAN,PANUSUPAN KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS). Skripsi thesis, UIN Prof. K. H. Saifudin Zuhri.

Preview

Text NUR ISKANDAR AS-SYAFI’I-SKRIPSI.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa Perspektif Maslaha}h}. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada Pembentukan Badan Usaha Milik Desa yang dengan berbagai permasalahan yang sering terjadi dalam pembentukannya dan dalam mengimplementasikannya. Penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait Pembentukan Badan Usaha Milik Desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2016 Perspektif Maslaha}h}. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan menggunakan pendekatan field research. Menggabungkan wawancara langsung, dokumentasi, serta studi kepustakaan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Sekretaris Desa Sudimara, Kepala Desa Kasegeran, dan Sekretaris Desa Panusupan, sementara data sekunder diambil dari buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Proses analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode pengolahan data yang meliputi editing, klasifikasi, verifikasi, dan analisis data untuk memperoleh kesimpulan yang valid dan akurat. Pembentukan BUMDes berdasarkan Peraturan Daerah Banyumas Nomor 6 Tahun 2016 di Desa Sudimara, Kasegeran dan Panusupan sudah berupaya memenuhi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Namun dalam mengimplementasikannya kurang optimal, hal tersebut dibuktikan dengan tidak berjalannya unit usaha yang sudah terbentuk dan dalam pengelolaannya kurang maksimal. Dari perspektif maslahah, keberadaan BUMDes mencerminkan upaya memenuhi kemaslahatan umat (kemanfaatan bersama), baik dalam aspek ekonomi dan sosial. Namun, masih terdapat tantangan seperti kurangnya kapasitas sumber daya manusia, lemahnya pengawasan, dan belum optimalnya distribusi manfaat kepada seluruh warga desa

Actions (login required)

View Item