ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBATALAN KEPUTUSAN GUBERNUR TERHADAP PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL PERSPEKTIF SIYĀSAH IDĀRIYAH (Studi Putusan Tata Usaha Negara Nomor : 8/G/PU/2020/PTUN.PDG

ADILIA NUGRAHWATI, TOFIK (2025) ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBATALAN KEPUTUSAN GUBERNUR TERHADAP PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL PERSPEKTIF SIYĀSAH IDĀRIYAH (Studi Putusan Tata Usaha Negara Nomor : 8/G/PU/2020/PTUN.PDG. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text SKRIPSI-ADILIA NUGRAHWATI TOFIK .pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan umum, seperti di Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan surat keputusan Gubernur, menimbulkan upaya hukum dari pihak yang merasa dirugikan. Dalam proses pengadaan tanahnya, muncul polemik karena wilayah tersebut ditetapkan sebagai lokasi pembangunan jalan tol melalui SK Gubernur Sumatera Barat Nomor 620- 256-2020.Warga Kabupaten Pariaman menganggap bahwa keputusan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Oleh karena itu, warga Kabupaten Pariaman mengajukan gugatan ke PTUN Padang dengan register perkara Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG. penulis menganalisis pertimbangan Hakim dalam memutuskan objek sengketa penetapan lokasi pengadaan tanah dan pertimbangan Hakim dalam menentukan keabsahan suatu keputusan tata usaha negara perspektif Siyāsah Idāriyah. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan yang menggunakan putusan PTUN Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG sebagai objek penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan kasus yang mencangkup putusan nomor Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG. metode pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu studi pustaka. Sumber data primer yang digunakan ialah salinan putusan PTUN Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG. Berdasarkan hasil analisis, bahwa dalam surat keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 620-256-2020 dinilai tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan melanggar asas kecermatan formal sehingga putusan tersebut menyatakan batalnya surat keputusan Gubernur Sumatera Barat mengenai penetapan lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol karena dalam proses penerbitannya tidak memenuhi prosedur yang seharusnya terutama dalam hal keterbukaan informasi partisipasi masyarakat dan perlindungan hak-hak pihak yang terdampak. Kemudian dalam perspektif Siyāsah Idāriyah. pertimbangan Hakim pada putusan PTUN Nomor: 8/G/PU/2020/PTUN.PDG tentang penetapan lokasi pengadaan tanah pembangunan jalan tol adalah dinilai tidak sejalan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan umum, transparansi dan akuntabilitas. Kata Kunci: Asas umum pemerintahan yang baik, Pengadaan Tanah, Putusan,

Actions (login required)

View Item