SYARAT CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH

Vina, umah (2025) SYARAT CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH. Skripsi thesis, UIN prof. K.H Saifuddin Zuhri.

Preview

Text vina khoerul umah_SYARAT CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Syarat calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu Indonesia diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017, mencakup aspek kewarganegaraan, integritas, kesehatan, pendidikan, serta pengalaman dalam pemerintahan. Putusan Mahkamah Konstitusi mempertahankan batas usia minimal 40 tahun atau pengalaman sebagai pejabat terpilih untuk memastikan kapasitas kepemimpinan yang matang. Dalam perspektif Fikih Siya>sah, kepemimpinan menekankan keadilan, amanah, kapabilitas, dan kesesuaian dengan maqasid syariah, yang sebagian selaras dengan UU Pemilu. Namun, perbedaan mencolok adalah bahwa dalam Fikih Siya>sah, mayoritas ulama mensyaratkan pemimpin beragama Islam dan laki-laki, yang tidak tercantum dalam hukum positif Indonesia. Keselarasan antara hukum positif dan Fikih Siya>sah menunjukkan adanya nilai-nilai universal dalam memilih pemimpin, meskipun terdapat perbedaan dalam aspek normatif dan spiritual. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Data diperoleh melalui kepustakaan dari undang-undang, buku dan artikel jurnal. Analisis data dilakukan dengan mengkomparasikan antara pendekatan undang-undang dengan menggunkan teori fikih Siya>sah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syarat calon presiden dan wakil presiden dalam UU Pemilu bertujuan menjaga kredibilitas kepemimpinan nasional dengan memastikan standar moralitas, integritas hukum, kesehatan, serta loyalitas terhadap negara, yang selaras dengan prinsip fikih Siya>sah mengenai keadilan, kompetensi, dan kesehatan pemimpin. Namun, ketentuan presidential threshold dalam Pasal 222 dinilai membatasi demokrasi dan bertentangan dengan prinsip syura dalam Islam karena menghambat partisipasi politik calon potensial di luar partai besar. Selain itu, beberapa persyaratan seperti ketakwaan masih bersifat subjektif dan sulit diukur secara objektif. Oleh karena itu, reformasi pemilu diperlukan, terutama dalam penghapusan presidential threshold dan penguatan mekanisme seleksi calon, agar lebih inklusif, transparan, dan sesuai dengan prinsip keadilan serta kemaslahatan umat. Kata kunci: syarat calon presiden dan wakil presiden, pemilu, fikih Siya>sah

Actions (login required)

View Item