IMPLEMENTASI PERAN DAN KEWENANGAN PEMRINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DA HUKUM ISLAM

ARIS, FATONI (2025) IMPLEMENTASI PERAN DAN KEWENANGAN PEMRINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DA HUKUM ISLAM. Skripsi thesis, UIN SAIZU PURWOKERTO.

Preview

Text ARIS FATONI_IMPLEMENTASI PERAN DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PRESPKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Pembangunan yang baik tentu tidak yang berpengaruh baik juga yang dikeluarkan oleh aparatur pemerintahan desa dalam hal ini utamanya oleh seorang kepala desa sendiri. Dari tahun ke tahun di Desa Kutabawa perkembangannya mulai terlihat dari sisi pembangunannya baik dari segi fisik manusianya, dapat dibilang mengalami peningkatan walaupun belum signifikan. Adapun di Desa Kutabawa sendiri pada pembangunan infrastuktur sepertipembangunan jalan antar dusun, jalan pertanian, jembatan, irigasi, dan yang lainnya dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik. Tentunya, hal ini dipengaruhi oleh kinerja darikepala desa dan aparatur pemerintahan desa sekaligus keterlibatan masyarakat desa yang merupakan perwujudan dari subjek pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peran dan kewenangan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan berdasarkan Hukum Posotif dan Hukum Islam. Pada penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan atau field research yakni penelitian yang mengumpulkan data secara langsung di tempat atau lokasi penelitian, yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu kelompok atau organisasi, lembaga maupun fenomena tertentu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan, namun implementasi peran dan kewenangan tersebut masih menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya partisipasi masyarakat. Analisis Hukum Islam menunjukkan bahwa konsep kepemimpinan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sejalan dengan prinsip-prinsip pemerintahan desa yang demokratis dan partisipatif. Dalam tahapan perencanaan dan pelaksanaan dikatakan sesuai dengan regulasi yang ada sesuai dengan Hukum Islam. Namun dalam tahapan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan dalam pemeliharaan terhadap bangunan infrastruktur tersebut masyarakat bersama pemerintahan Desa Kutabawa masih dalam kategori sangat lemah.

Actions (login required)

View Item