POLITIK HUKUM KEBIJAKAN PENYEDIAAN ALAT KONTRASEPSI DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2024

Puput Dwi, Ferliani (2025) POLITIK HUKUM KEBIJAKAN PENYEDIAAN ALAT KONTRASEPSI DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2024. Skripsi thesis, UIN Prof. K. H.Saifuddin Zuhri.

Preview

Text PUPUT DWI FERLIANI_NIM 1817303075_SKRIPSI_WATERMARK (1).pdf Download (5MB) | Preview

Abstract

Tujuan dari adanya hukum adalah untuk menciptakan perdamaian dan ketentraman di masyarakat, yang mana hal tersebut bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Namun, PP 28 Tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh pemerintah, menuai berbagai respon di kalangan umum. Salah satunya adalah dengan adanya penyediaan alat kontrasepsi yang menjadi kontroversial di dalam PP 28 Tahun 2024. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis politik hukum penyediaan alat kontrasepsi dalam PP 28 Tahun 2024 dan menganalisis politik hukum PP 28 Tahun 2024 dalam perspektif mas{lah{ah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan atau library research. Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa UU No. 17 Tahun 2023 dan PP 28 Tahun 2024, bahan hukum sekunder berupa buku usul fikih, buku politik hukum dan bahan hukum tersier berupa bahan non hukum. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan untuk metode analisisnya menggunakan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertama politik hukum kebijakan penyediaan alat kontrasepsi bukan hanya ditujukan pada usia sekolah dan remaja, melainkan juga ditujukan pada calon ibu hamil, ibu hamil, pasca melahirkan dan disabilitas. Penyediaan alat kontrasepsi merupakan bentuk dari upaya preventif dari pemerintah untuk pelayanan kesehatan sistem reproduksi. Selain itu untuk kesiapan calon ibu, mencegah stunting. Hal tersebut merupakan kebijakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kedua politik hukum kebijakan penyediaan alat kontrasepsi telah mas{lah{ah, yakni mas{lah{ah h{ajiyah. Karena kebijakan penyediaan alat kontrasepsi merupakan tindakan preventif pemerintah terhadap kesehatan sistem reproduksi baik untuk usia sekolah dan remaja, calon ibu hamil, ibu hamil, pasca melahirkan dan disabilitas. Selain itu untuk mencegah stunting, meminimalisir kematian balita dan menikah dini.

Actions (login required)

View Item