IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP DALAM MEMBUAT PERATURAN DAERAH

Bahas, Al Irhas (2025) IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP DALAM MEMBUAT PERATURAN DAERAH. Skripsi thesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text BAHAS AL IRHAS_IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG DPRD KABUPATEN CILACAP DALAM MEMBUAT PERDA.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan DPR RI mempunyai fungsi legislasi. Fungsi legislasi DPRD yakni terhadap pembuatan peraturan daerah yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi daerah ataupun menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Karena tiap daerah memiliki kekhasannya masing-masing menjadikan pembentukan peraturan daerah juga perlu menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Pada penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan atau field research yakni penelitian yang mengumpulkan data secara langsung di tempat atau lokasi penelitian, yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu kelompok atau organisasi, lembaga maupun fenomena tertentu. Adapun pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu suatu metode yang memadukan bahan hukum primer dengan data yang diperoleh selama di lapangan. Sehingga memperoleh hasil dari penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian ini menunjukkan pertama, bahwa implementasi dalam proses pembentukan peraturan daerah di DPRD Kabupeten Cilacap telah mengacu pada tahapan-tahapan yang sudah ditentukan berupa perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan atau pengesahan dan pengundangan sesuai dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018. Kedua berkaitan dengan efektivitas hukum dalam pembentukan peraturan daerah di DPRD Kabupaten Cilacap telah sesuai dengan tahapannya, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. Namun mengalami kendala pada tahap pemberian nomor registrasi yang perlu persetujuan. Hal ini juga berkaitan dengan faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan kebudayaan. Oleh karena itu, rekomendasi yang diberikan meliputi peningkatan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang membengaruhi efektivitas hukum tersebut. Keseluruhan praktik ini, jika dilakukan secara konsisten makan akan mewujudkan efisiensi dalam pembuatan peraturan daerah.

Actions (login required)

View Item