PEMENUHAN HAK ATAS DOKUMEN KEPENDUDUKAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF MĀQAṢID ASY-SYARĪ’AH (Studi Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas)

Ali Wafa, Fadil (2025) PEMENUHAN HAK ATAS DOKUMEN KEPENDUDUKAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF MĀQAṢID ASY-SYARĪ’AH (Studi Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas). Skripsi thesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Preview

Text 1 SKRIPSI ALI WAFA FADIL finish.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Pemenuhan hak atas dokumen kependudukan bagi penghayat kepercayaan di Indonesia, kini telah diakui secara sah oleh hukum, padahal sebelumnya tidak ada kepastian hukum bagi siapa pun yang menganut kepercayaan tersebut. Bagi penghayat kepercayaan, penerimaan kepercayaan sebagai status mereka memberikan harapan baru. Hak-hak atas dokumen kependudukan diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 yang kemudian dicabut dan diganti menjadi Permendagri Nomor 96 Tahun 2019. Kabupaten Banyumas menjadi salah satu kabupaten yang memiliki jumlah penghayat kepercayaan cukup banyak. Permendagri tersebut sudah seharusnya dilaksanakan oleh Dindukcapil Kabupaten Banyumas untuk membantu masyarakat penghayat kepercayaan memperoleh hak-hak kependudukannya. Hal ini dapat juga dinilai dari bagaimana nilai-nilai Māqaṣid Asy-syarī’ah. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan terjun langsung ke lapangan, teknik pengumpulan data ini melibatkan wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen. Tempat penelitian berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas. Sumber data didapatkan dari hasil wawancara dan dokumentasi Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Penelitian ini menunjukkan proses pemenuhan hak atas dokumen kependudukan bagi penghayat kepercayaan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas pasca Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 dan Permendagri Nomor 96 Tahun 2019. Dindukcapil Kabupaten Banyumas telah memberikan upaya-upaya untuk memenuhi hak-hak penghayat kepercayaan. Perspektif Maqāṣid asy-Syarī'ah, khususnya prinsip Ḥifẓ ad-Dīn, menyoroti pemenuhan hak ini menjadi satu hal yang memberikan kebebasan berkeyakinan dan mempermudah akses penghayat kepercayaan terhadap layanan publik.

Actions (login required)

View Item