PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA DALAM SISTEM CASH ON DELEVERY (COD) PADA TRANSAKSI E-COMMERCE (Perspektif Hukum Positif dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah)

IDAMATUSSILMI, IDAMATUSSILMI (2025) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA DALAM SISTEM CASH ON DELEVERY (COD) PADA TRANSAKSI E-COMMERCE (Perspektif Hukum Positif dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah). Masters thesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text IDAMATUSSILMI_PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA DALAM SISTEM CASH ON DELEVERY (COD) PADA TRANSAKSI E-COMMERCE (Perspektif Hukum Positif dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah).pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

Sistem Cash On Delivery merupakan salah satu metode pembayaran yang sering digunakan, di mana konsumen membayar produk yang dipesan pada saat barang diterima. Meskipun memberikan kemudahan, sistem ini sering kali menimbulkan masalah, terutama terkait dengan pembatalan transaksi oleh konsumen setelah pengiriman dilakukan oleh pelaku usaha. Pembatalan ini bisa menimbulkan kerugian yang signifikan bagi pelaku usaha, baik dari sisi biaya operasional, pengiriman, maupun reputasi bisnis. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta meninjau juga dalam perspektif prinsip hukum ekonomi syariah yang dapat memberikan panduan bagi praktik bisnis yang lebih adil. Jenis penelitian yang digunakan adalah pustaka (Library research). Penelitian pustaka, yaitu penelitian yang menggunakan data kepustakaan untuk mencari data dengan mencari di berbagai sumber seperti buku, kitab, jurnal, fatwa, makalah, artikel dan lainnya yang mendukung penyelesaian penelitian. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian mengacu pada norma-norma hukum yang tercantum dalam peraturan perundang undangan dan prinsip hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pelaku usaha atas kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sepihak konsumen telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan UU Cipta Kerja. Dalam sistem COD, baik konsumen maupun pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban yang perlu dijaga agar transaksi berjalan dengan adil sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Di sisi lain, dalam hukum ekonomi syariah, prinsip keadilan, itikad baik, dan larangan ketidakpastian mengharuskan adanya transparansi dan kebijakan yang jelas terkait pembatalan transaksi dalam sistem COD. Akibat hukum yang didapat oleh konsumen jika melakukan tindakan wanprestasi kepada pelaku usaha adalah konsumen dapat dikenakan beragam jenis akibat hukum mulai dari ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, dan membayar biaya perkara. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha, Cash On Delevery, E-Commerce

Actions (login required)

View Item