PEMUNGUTAN SUARA ULANG CALON ANGGOTA DPRD DALAM PEMILU SERENTAK PESPEKTIF DEMOKRASI (Studi Putusan MK Nomor 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)

Ado, Dwi Yulianto (2025) PEMUNGUTAN SUARA ULANG CALON ANGGOTA DPRD DALAM PEMILU SERENTAK PESPEKTIF DEMOKRASI (Studi Putusan MK Nomor 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024). Skripsi thesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

Preview

Text Ado Dwi Yulianto_PEMUNGUTAN SUARA ULANG CALON ANGGOTA DPRD DALAM PEMILU SERENTAK PERSPEKTIF DEMOKRASI Studi Putusan MK.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Pemilihan Umum yang terjadi pada bulan Februari 2024 terdapat banyak perselisihan hasil Pemilihan Umum khususnya di Provinsi Papua Pegunungan terdapat kericuhan serta kecurangan saat proses rekapitulasi sehingga salah satu calon anggota legislatif bernama Festus Asso tidak mendapatkan jumlah suara yang seharusnya, hingga berakibatkan pemungutan suara ulang di Distrik Asotipo, Distrik Popugoba dan Distrik Maima. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan pelaksanaan pemungutan suara ulang pada Distrik Asotipo, Distrik Popugoba dan Distrik Maima dengan menggunakan perspektif demokrasi. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian Hukum Normatif dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perundang-undangan dan studi kasus, yaitu dengan menelaah kasus hukum yang berkaitan dengan sebuah putusan pengadilan serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang meliputi sumber bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Putusan Mahkamah Konstitusi Studi Putusan 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan sumber bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertimbangan hakim dalam kasus pemungutan suara ulang sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum karena dalam tahapan rekapitulasi terdapat kericuhan serta dalam pembuktian terdapat bukti yang tidak akurat karena Formulir Model C tidak dapat dilampirkan sehingga majelis hakim memutuskan untuk mengadakan pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang yang diadakan di Provinsi Papua Pegunungan masih belum tercapainya demokrasi karena setiap hak individu tidak tersalurkan dalam memilih wakil rakyat karena masih menggunakan Sistem Noken. Menurut ketatanegaraan Islam sistem noken memiliki kesaaman dengan cara pemilihan pemimpin atau wakil rakyat karena menggunakan metode musyawarah.

Actions (login required)

View Item